Berita

Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi Dan Penanganan Corona, Gde Siriana: Kenapa Bukan Menko Perekonomian Atau Kemenkes Yang Pegang?

SENIN, 20 JULI 2020 | 15:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penanganan krisis ekonomi yang disebabkan pandemik virus corona baru Covid-19 bakal ditangani oleh Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona yang baru saja dibentuk Presiden Joko Widodo.

Tim ini nantinya akan dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang membawahi dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Doni Monardo.

Bahkan, sejumlah Menteri Koordinator juga bakal dibawahi Erick Thohir, diantaranya Menko Perekonimian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Agus Putranto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian.


Soal pembentukan tim tersebut, Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, mengaku heran dengan keputusan Jokowi menunjuk Erick Tohir sebagai ketua tim.

"Dilihat dari struktur tim baru ini dan orang-orang yang duduk di pimpinan saya ragu dengan efektifltas tim ini. Pemulihan ekonomi bukan hanya soal BUMN," ujar Gde Siriana dalam akun Twitter, Senin (20/7).

Lebih mengherankan lagi, kata dia, konteks pemulihan ekonomi melalui tim ini tidak ditangani langsung oleh Menko Perekonimian Airlangga Hartarto.

Ditambah lagi dengan posisi Gugus Tugas yang berada dibawah kepemimpinan Erick Thohir, bukan malah justru diberikan kepada Kemenkes.

"Kok bukan Menko Perekonomian yang pegang? Juga domain kesehatan. Saya lihat ini makin jauh dari jangkauan orang-orang Kemenkes," katanya.

Gde Siriana juga menyinggung soal Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona ini. Menurutnya, efektifitas penanganan krisis ekonomi tidak bisa hanya dengan membuat suatu tim.

"Saya pikir efektifitas bukan ditentukan dengan bentuk tim baru. Yang penting ada anggarannya yang jelas, sasarannya terukur, orang-orangnya memang yang ahli di persoalan-persoalan itu, mewakili tupoksi kementerian terkait, serta bisa dievaluasi dengan komprehensif," jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga memprediksi kalau tim yang diketuai Erick ini akan mendapat kecaman banyak pihak, karena kondisi masyarakat saat ini yang lebih membutuhkan tindakan nyata ketimbang kerja simbolis pemerintah lewat pembentukan tim.

"Ke depannya tim baru ini akan mendapatkan tekanan kuat dari masyarakat. Di satu sisi pemda-pemda masih berlakukan pembatasan, di sisi lain masyarakat sudah ingin segera beraktivitas lagi karena tak tahan dengan tekanan ekonomi," ungkapnya.

"Di mana pemerintah tidak banyak membantu dengan minimnya bansos dan insentif," demikian Gde Sirianan Yusuf.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya