Berita

Sidang paripurna antara DPR RI bersama dengan pemerintah/RMOL

Politik

DPR Bahas Tiga RUU Di Masa Sidang IV, 16 RUU Dikurangi Dari Prolegnas 2020

KAMIS, 16 JULI 2020 | 18:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah sebagai pelaksanaan fungsi legislasi di masa sidang ke-IV ini.

Tiga RUU tersebut yakni RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kedua, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation).


Dan yang terakhir perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence).

Selain melakukan pembahasan tiga RUU tersebut, DPR bersama pemerintah dan DPD telah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas tahun 2020 dengan mengurangi 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas.

Selain itu terdapat 3 (tiga) RUU yang ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020, serta 2 (dua) RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas tahun 2020.

"Dengan demikian jumlah RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 sebanyak 37 RUU,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat menutup sidang Paripurna DPR RI, Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Puan menerangkan, daftar Prolegnas prioritas 2020 sebanyak 37 RUU tersebut tidak lepas dari evaluasi anggota dewan lantaran memiliki proses pembahasan RUU terpengaruh akibat adanya pandemik Covid-19.

“DPR tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan RUU menjadi UU sebagai tugas konstitusional dalam fungsi legislasi,” tutupnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Fuad Bawazier: Kekayaan Alam Indonesia Dikuasai Segelintir Orang

Jumat, 19 Juni 2026 | 22:19

Nanik Deyang Langsung Ditelepon DPR Usai Didemo Mahasiswa

Jumat, 19 Juni 2026 | 22:08

Eks Dirjen Kuathan Emosional Bela Leonardi: Ini Perjuangan Negara

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:53

Koperasi Karyawan Forwarder, Bukan Alat Konflik tapi Jembatan Keseimbangan

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:37

Mahasiswa Bubarkan Diri Usai Bertemu Dasco Cs

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:27

Fuad Bawazier Curiga Ada Penghambat di Lingkaran Istana

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:19

IDEacraft Sulap Produk Dekorasi Rumah Menjadi Peluang Usaha Berkat Pemberdayaan BRI

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:04

DPR Langsung Telepon Bahlil Menjawab Keresahan Mahasiswa

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:35

Jalani Tes Kesehatan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Selangkah Lagi ke Meja Hijau

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:33

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Bukti Jokowi Sakti Mandraguna

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:22

Selengkapnya