Menteri BUMN Erick Thohir/Net
Sedikitnya ada tujuh UU dan dua Peraturan Pemerintah yang diduga telah dilanggar oleh Kementerian BUMN terkait adanya rangkap jabatan di jajaran komisaris BUMN secara masif dan kolosal.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengurai peraturan-peraturan yang dilanggar itu dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (15/7).
Intinya, Fadli Zon kecewa lantaran Erick Thohir seharusnya tahu jika rangkap jabatan semacam itu melanggar banyak sekali prinsip manajemen dan etika perusahaan. Mulai dari soal konflik kepentingan, penghasilan ganda, masalah kompetensi, jual beli pengaruh, transparansi, serta akuntabilitas.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu lantas mempertanyakan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengaku tengah bersih-bersih di jajaran BUMN. Sebab, pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada.
“Jadi, dengan banyaknya peraturan yg telah diterabas tadi, saya sangsi Menteri BUMN saat ini sedang berusaha membersihkan dan mengembalikan nama baik BUMN,†tegas Fadli Zon.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga mempertanyakan sikap Menteri BUMN Erick Thohir terkait adanya pelanggaran di Kementerian BUMN berupa rangkap jabatan antar lembaga. Terlebih Erick Thohir pernah mengatakan bahwa akhlak merupakan faktor vital dalam pengelolaan perusahaan negara.
“Justru kita sebenarnya mempertanyakan di mana posisi “akhlak†dalam penyelesaian kasus rangkap jabatan serta pengangkatan para komisaris yang menabrak berbagai peraturan tadi?†bebernya.
Menurutnya, BUMN merupakan amanat konstitusi dalam budang ekonomi keterlibatannya amat penting terkait hajat hidup 265 juta warga Indonesia. Sehingga BUMN tidak boleh menjadi penampungan tim sukses Joko Widodo.
“BUMN yang seharusnya memberi keuntungan dan berkontribusi pada APBN, ironisnya justru banyak rugi dan berutang. Kita pun masih melihat BUMN jadi wadah penampungan tim sukses, bahkan di masa tertentu menjadi sapi perah kepentingan bisnis atau politik,†tutupnya.
