Seorang pria yang bekerja di kantor pers Kanselir Jerman Angela Merkel diduga menjadi mata-mata untuk Mesir, sebuah laporan pemerintah mengatakan pada Kamis (9/7).
Polisi mengatakan telah melakukan langkah-langkah penyelidikan eksekutif terhadap pria yang tak disebutkan namanya itu sejak Desember 2019 setelah ia diketahui telah bekerja selama bertahun-tahun untuk sebuah dinas intelijen Mesir.
Saat ini investigasi tengah dilakukan untuk menyelidiki sejauh mana ia terlibat dalam gerakan mata-mata Mesir di Jerman.
Mengutip dari harian Bild, pria yang diduga terlibat spionase itu bekerja untuk layanan pengunjung kantor pers pemerintah federal (BPA), yang dipimpin oleh juru bicara Merkel, Steffen Seibert.
Dia adalah seorang karyawan tingkat menengah, dengan kata lain dia akan menyelesaikan ujian dan setidaknya dua tahun melakukan pelatihan kejuruan.
Tempat layanan pengunjung digeledah sebagai bagian dari penyelidikan. Seorang juru bicara BPA mengatakan, bahwa mereka tidak akan mengomentari investigasi yang sedang berlangsung atau masalah personil lainnya.
Menurut laporan pihak terkait, ugas utama agen dinas rahasia Mesir di Jerman diantaranya mengumpulkan informasi tentang anggota kelompok seperti Ikhwanul Muslimin. Mereka juga tertarik pada anggota komunitas Kristen Koptik dan merekrut warga negara Mesir sebagai mata-mata.
“Ada indikasi bahwa agen Mesir berusaha merekrut orang Mesir yang tinggal di Jerman untuk tujuan intelijen melalui kunjungan mereka ke misi diplomatik Mesir di Jerman dan perjalanan mereka ke Mesir,†kata laporan itu, seperti dikutip dari
AFP, Jumat (10/7).
Selain selingan singkat setelah pemberontakan rakyat yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada 2011, Mesir telah diperintah oleh militer sejak 1952.
Pengaruh militer sangat kental terlihat dalam kehidupan publik Mesir, hal itu terlihat dari banyaknya mantan petinggi militer yang saat ini menjabat sebagai menteri dan kepala gubernur.
Presiden saat ini Abdel Fattah Al-Sisi memimpin tentara menggulingkan presiden terpilih Mohamed Morsi pada tahun 2013 setelah protes massa terhadap pemerintahan pemimpin Islam itu.
