Minta Daerah Tuntaskan Pencairan Anggaran Pilkada, Mendagri: Jangan Buat Proyek!

Pemerintah daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 diminta segera mencairkan anggaran sebelum tanggal 15 Juli atau sebelum pemutakhiran data.

Sebab, dalam pemutakhiran data petugas KPU secara door to door akan bertemu langsung masyarakat. Di tahapan ini, protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat dan peetugas mesti memakai alat pelindung diri.

Demikian ditekankan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat memberi sambutan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Royal Resto and Function Hall, Ternate, Maluku Utara, Kamis (9/7).

Menurut Tito, tahapan pemutakhiran data pemilih adalah tahap rawan. Ada potensi penularan virus.

Karena itu ini perlu ada alat-alat proteksi Covid-19 yang dasar seperti misalnya masker, sarung tangan, face shield, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan lainnya.

Untuk memutakhirkan data pemilih yang positif Covid-19, petugas KPUD harus menggunakan pakaian APD lengkap dengan masker N95 dan lainnya. Pengadaan perlengkapan ini membutuhkan dana.

"Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang. Maka KPU dan Bawaslu, mereka kalau bekerja betul-betul ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup untuk mereka membeli alat operasi ini dulu dan untuk alat operasional mereka," ujar Tito.

Tito mengaku prihatin ketika melihat data di Maluku Utara yang memiliki banyak catatan merah terkait anggaran pilkada.

"Bayangkan yang 100 persen (anggaran dicairkan) itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu. Untuk aparat keamanannya baru 35 persen," ungkapnya.

Meski begitu, lanjutnya, di Maluku Utara, ada satu daerah yakni Kota Tidore Kepulauan yang pencairan anggaran pilkadanya cukup baik.

Namun untuk daerah lain, dia menekankan agar segera mencairkannya. Seperti  Kabupaten Pulau Taliabu yang dalam catatan Kemendagri, baru mencairkan anggaran untuk KPU sebesar 16,5 persen. Begitu juga dengan Halmahera Barat.

“Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini. Jadi saya minta untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta secepat mungkin paling lambat Senin penuhi, tolong 100 persen kepada KPUD dan Bawaslunya," tutupnya.