Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi: Kondisi Sedang Mengerikan, Waktunya Beralih Ke Channel Extraordinary

JUMAT, 10 JULI 2020 | 01:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo gerah dengan para pembantunya yang tidak bergerak cepat dalam situasi krisis akibat pandemik Covid-19 yang melumpuhkan sejumlah sektor perekonomian dan kesehatan.

Dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, pada hari Rabu (7/7) Jokowi mengumpulkan sejumlah kementerian untuk cepat melakukan penyerapan anggaran guna mengantisipasi dampak terburuk dari hantaman Covid-19 ini.

Dia menginginkan agar peraturan menteri yang biasanya dua pekan, harus bisa sehari selesai. Demikian pula peraturan pemerintah yang biasanya sebulan dapat dua hari selesai.


"Itu lho yang saya inginkan. Kita harus ganti channel dari ordinary, pindah channel ke extraordinary, dari cara yang sebelumnya rumit ganti channel ke cara-cara yang cepat dan sederhana," kata Jokowi.

"Dari cara yang SOP normal, kita harus ganti channel ke SOP shortcut, SOP yang smart shortcut," imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian terutama yang memiliki anggaran besar untuk memutar otak dalam memenuhi keinginannya dalam percepatan penyerapan anggaran.

"Bapak-ibu yang paling tahu daripada saya untuk menyelesaikan ini. Kembali lagi jangan biasa-biasa saja," ujarnya.

Dia mengaku situasi saat ini sangat mengerikan. Oleh sebab itu, Jokowi mendesak menterinya untuk bergerak lebih cepat.

"Karena saya lihat ini mengerikan, ini mengerikan lho. Kepala negara yang saya telfon, hampir semua saya telfon mengatakan hal yang sama, dari waktu ke waktu prediksi ekonomi dunia tidak semakin baik tapi semakin buruk," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya