Berita

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi daring/RMOL

Politik

Menko Luhut Dorong UMKM NTB Masuk Program Pemerintah

KAMIS, 09 JULI 2020 | 21:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pandemik Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan pelaku usaha lebih intens menggunakan media digital. Oleh karena itu, pelaku UMKM penting untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas.

"Kita melihat perubahan besar sebenarnya dengan masuk ke online. Minatnya ini sudah bagus, platform-platform yang terlibat ini memberikan pelatihan-pelatihan hingga pemberian sertifikat," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap Digital di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (9/7).

Tercatat hingga tahun 2018, terdapat 96,2 ribu unit UMKM di Provinsi NTB dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Lombok Tengah (35,14 ribu unit usaha). Kepada Gubernur NTB yang juga menghadiri webinar, Menko Luhut berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk melatih seluruh masyarakatnya.


Permodalan yang merupakan sebuah stimulus bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga telah dikerjakan dan diproses dengan cepat. Menurut Luhut, akses pasar dengan realiasi belanja pengadaan pemerintah pun sudah jalan.

“Kemarin kita sudah launching program bantuan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM, karena peluangnya sangat besar. Jadi saya minta, khususnya pemerintah NTB agar didorong UMKM-nya untuk masuk dalam program bantuan pemerintah. Syaratnya kami buat sederhana supaya bisa jalan,” tambahnya.

Untuk mendorong belanja pemerintah bagi UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan sejumlah aplikasi, yaitu LAMAN UMKM pada e-Katalog LKPP, Aplikasi Bela Pengadaan serta Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

“Presiden sudah memutuskan bahwa kita semua wajib untuk membeli produk-produk dalam negeri. Jangan dipersulit produk-produk itu masuk ke dalam, untuk itu kualitas dan higienisnya pun harus diperhatikan. Kita juga dorong seluruh kantor-kantor pemerintah dan kita wajibkan untuk belanja melalui e-Katalog LKPP,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya