Berita

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi daring/RMOL

Politik

Menko Luhut Dorong UMKM NTB Masuk Program Pemerintah

KAMIS, 09 JULI 2020 | 21:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pandemik Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan pelaku usaha lebih intens menggunakan media digital. Oleh karena itu, pelaku UMKM penting untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas.

"Kita melihat perubahan besar sebenarnya dengan masuk ke online. Minatnya ini sudah bagus, platform-platform yang terlibat ini memberikan pelatihan-pelatihan hingga pemberian sertifikat," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap Digital di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (9/7).

Tercatat hingga tahun 2018, terdapat 96,2 ribu unit UMKM di Provinsi NTB dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Lombok Tengah (35,14 ribu unit usaha). Kepada Gubernur NTB yang juga menghadiri webinar, Menko Luhut berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk melatih seluruh masyarakatnya.


Permodalan yang merupakan sebuah stimulus bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga telah dikerjakan dan diproses dengan cepat. Menurut Luhut, akses pasar dengan realiasi belanja pengadaan pemerintah pun sudah jalan.

“Kemarin kita sudah launching program bantuan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM, karena peluangnya sangat besar. Jadi saya minta, khususnya pemerintah NTB agar didorong UMKM-nya untuk masuk dalam program bantuan pemerintah. Syaratnya kami buat sederhana supaya bisa jalan,” tambahnya.

Untuk mendorong belanja pemerintah bagi UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan sejumlah aplikasi, yaitu LAMAN UMKM pada e-Katalog LKPP, Aplikasi Bela Pengadaan serta Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

“Presiden sudah memutuskan bahwa kita semua wajib untuk membeli produk-produk dalam negeri. Jangan dipersulit produk-produk itu masuk ke dalam, untuk itu kualitas dan higienisnya pun harus diperhatikan. Kita juga dorong seluruh kantor-kantor pemerintah dan kita wajibkan untuk belanja melalui e-Katalog LKPP,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya