Berita

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi daring/RMOL

Politik

Menko Luhut Dorong UMKM NTB Masuk Program Pemerintah

KAMIS, 09 JULI 2020 | 21:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pandemik Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan pelaku usaha lebih intens menggunakan media digital. Oleh karena itu, pelaku UMKM penting untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas.

"Kita melihat perubahan besar sebenarnya dengan masuk ke online. Minatnya ini sudah bagus, platform-platform yang terlibat ini memberikan pelatihan-pelatihan hingga pemberian sertifikat," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap Digital di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (9/7).

Tercatat hingga tahun 2018, terdapat 96,2 ribu unit UMKM di Provinsi NTB dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Lombok Tengah (35,14 ribu unit usaha). Kepada Gubernur NTB yang juga menghadiri webinar, Menko Luhut berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk melatih seluruh masyarakatnya.


Permodalan yang merupakan sebuah stimulus bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga telah dikerjakan dan diproses dengan cepat. Menurut Luhut, akses pasar dengan realiasi belanja pengadaan pemerintah pun sudah jalan.

“Kemarin kita sudah launching program bantuan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM, karena peluangnya sangat besar. Jadi saya minta, khususnya pemerintah NTB agar didorong UMKM-nya untuk masuk dalam program bantuan pemerintah. Syaratnya kami buat sederhana supaya bisa jalan,” tambahnya.

Untuk mendorong belanja pemerintah bagi UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan sejumlah aplikasi, yaitu LAMAN UMKM pada e-Katalog LKPP, Aplikasi Bela Pengadaan serta Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

“Presiden sudah memutuskan bahwa kita semua wajib untuk membeli produk-produk dalam negeri. Jangan dipersulit produk-produk itu masuk ke dalam, untuk itu kualitas dan higienisnya pun harus diperhatikan. Kita juga dorong seluruh kantor-kantor pemerintah dan kita wajibkan untuk belanja melalui e-Katalog LKPP,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya