Berita

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi daring/RMOL

Politik

Menko Luhut Dorong UMKM NTB Masuk Program Pemerintah

KAMIS, 09 JULI 2020 | 21:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pandemik Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan pelaku usaha lebih intens menggunakan media digital. Oleh karena itu, pelaku UMKM penting untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas.

"Kita melihat perubahan besar sebenarnya dengan masuk ke online. Minatnya ini sudah bagus, platform-platform yang terlibat ini memberikan pelatihan-pelatihan hingga pemberian sertifikat," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap Digital di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (9/7).

Tercatat hingga tahun 2018, terdapat 96,2 ribu unit UMKM di Provinsi NTB dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Lombok Tengah (35,14 ribu unit usaha). Kepada Gubernur NTB yang juga menghadiri webinar, Menko Luhut berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk melatih seluruh masyarakatnya.

Permodalan yang merupakan sebuah stimulus bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga telah dikerjakan dan diproses dengan cepat. Menurut Luhut, akses pasar dengan realiasi belanja pengadaan pemerintah pun sudah jalan.

“Kemarin kita sudah launching program bantuan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM, karena peluangnya sangat besar. Jadi saya minta, khususnya pemerintah NTB agar didorong UMKM-nya untuk masuk dalam program bantuan pemerintah. Syaratnya kami buat sederhana supaya bisa jalan,” tambahnya.

Untuk mendorong belanja pemerintah bagi UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan sejumlah aplikasi, yaitu LAMAN UMKM pada e-Katalog LKPP, Aplikasi Bela Pengadaan serta Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

“Presiden sudah memutuskan bahwa kita semua wajib untuk membeli produk-produk dalam negeri. Jangan dipersulit produk-produk itu masuk ke dalam, untuk itu kualitas dan higienisnya pun harus diperhatikan. Kita juga dorong seluruh kantor-kantor pemerintah dan kita wajibkan untuk belanja melalui e-Katalog LKPP,” tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya