Berita

Presiden RI, Joko Widodo sedang menunjukan kartu Prakerja/Net

Politik

Waketum Gerindra Sedih, Kartu Prakerja Dibutuhkan Tapi Parpol Pendukung Jokowi Ngerecokin

KAMIS, 09 JULI 2020 | 16:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program-program penyelamatan ekonomi nasional diminta segera direalisasikan agar segera diserap masyarakat demi menormalkan sirkulasi perekonomian Tanah Air.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono saat menjadi pembicara di acara ISEI Sharing Session perihal kinerja perekonomian pemerintahan Presiden Joko Widodo di era Covid-19, secara virtual, Kamis (9/7).

Arief mendesak para pembantu Jokowi untuk bergerak cepat dalam pemulihan ekonomi. Sebab hingga kini hantaman keras Covid-19 belum bisa diprediksi ujungnya.


“Artinya ini kembali lagi kepada pembantunya Joko Widodo dalam melaksanakan ini. Kalau saya melihatnya sih tim ekonomi Jokowi sudah sangat all out ya,” ujar Arief.

Dia mencontohkan program pemulihan ekonomi nasional seperti Kartu Prakerja. Menurutnya, program tersebut baik untuk diluncurkan di tengah krisis pandemik Covid-19 lantaran banyaknya warga yang terkena PHK akibat sentimen negatif Covid-19.

Namun, dia agak kecewa sejumlah partai politik pembantu pemerintah malah merusak program tersebut melalui beragam penolakan.

“Saya juga sedih melihat banyak tokoh politik, elite politik atau parpol yang menjadi pendukung Pak Jokowi justru ngerecokin program Kartu Prakerja. Kalau ada masalah, ya pasti ada masalah. Nah, akhirnya apa sekarang? Terhenti. Padahal Kartu Prakerja itu, selain ada insetif kepada pesertanya itu sangat dibutuhkan masyarakat,” bebernya.

Pihaknya mengaku kecewa dengan sejumlah partai politik pendukung pemerintah yang melakukan serangan kepada program Kartu Prakerja, hingga akhirnya program tersebut terhenti dan dievaluasi kembali. Padahal, program tersebut dinilai baik sebagai solusi bagi masyarakat.

“Itu yang membuat saya (kecewa), program Kartu Prakerja terhenti atau dievaluasi. Artinya semua elemen atau elite harus mengerti bahwa negara kita ini sedang krisis, memasuki fase emergency, kita sedang mau keluar dari sini,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya