Berita

Tangkapan layar mantan Dutabesar RI untuk PBB ketika menjadi narasumber diskusi virtual "Covid-19 dan Dunia Penerbangan Indonesia" pada Rabu, 8 Juli 2020/RMOL

Dunia

Beda Dari Flu Burung, Dunia Sekarang Terbelah Menjadi Tim WHO Dan Tim AS

RABU, 08 JULI 2020 | 12:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan secara resmi keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per Senin (6/7). Keputusan tersebut diambil oleh pemerintahan Presiden Donald Trump yang menilai WHO sebagai "boneka" China.

Menanggapi hal tersebut, Dutabesar Indonesia untuk PBB periode 2004-2007, Prof. Makarim Wibisono mengatakan, penanganan pandemik Covid-19 menjadi penuh tantangan.

Menurutnya, penanganan Covid-19 akan menjadi lebih sulit, jika melihat dari pengalaman pandemik Flu Burung 2006.


Makarim mengatakan, pada saat itu, dunia berhasil keluar dari krisis kesehatan karena bersatu dalam wadah yang dinamakan WHO, khususnya dalam mengelola vaksin.

"Waktu dulu di WHO, caranya membentuk sistem bersama, yaitu Pandemic Inflluenza Preparedness Framework antara produsen, pengguna, semua terikat," jelasnya dalam diskusi virtual "Covid-19 dan Dunia Penerbangan Indonesia" yang digelar oleh Pusat Studi Air Power Indonesia pada Rabu (8/7).

Dengan sistem tersebut, produsen vaksin diminta untuk membuat stock file yang akan dikelola oleh WHO. Itu berlandaskan kesehatan masyarakat agar negara-negara berkembang memiliki akses atas vaksin.

"Jadi kalau dia (produsen) memproduksi 1 juta dosis, kita (WHO) minta 20 persen untuk dijadikan stok," terangnya.

Namun di tengah pandemik Covid-19, hal tersebut menjadi sulit dengan keluarnya AS. Walaupun masih banyak kekuatan-kekuatan seperti Eropa yang masih mendukung WHO.

"Jadi sekarang kekuatan besar antara WHO dengan tim dan AS dengan tim. (Padahal) kalau ini bisa satu, kita bisa membuat mekanisme seperti Flu Burung," paparnya.

Dengan fenomena tersebut, Makarim mengatakan, Indonesia harus memobililsasi dukungan negara-negara lain untuk WHO dan mengembalikan AS ke badan PBB tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya