Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Charles Meikyansah/RMOL
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo tidak diikutsertakan dalam program ketahanan pangan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Presiden hanya menunjuk tiga menteri yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Padahal, publik beranggapan bahwa Kementan merupakan representasi dari program ketahanan pangan. Namun, tidak dilibatkan.
Menjawab polemik tersebut, anggota Komisi IV DPR, Charles Meikyansah mengatakan bahwa Kementan tidak diikutsertakan dalam program tersebut lantaran saat ini baru sebatas proses pembangunan ketahanan pangan, bukan produksi pangan.
"Food estate atau lumbung pangan nasional itu akan dikerjakan oleh Kementan, sedangkan yang di luar itu, wacana 700 ribu hektar itu memang Mentan tidak dilibatkan, karena enggak bisa proses produksi, harus pembangunan dulu. Infrastrukturnya dibangun dulu," ujar Charles kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/7).
Syahrul Yasin Limpo dan Charles Meikyansah adalah sama-sama kader Partai Nasdem.
Charles menjelaskan, peran Menteri BUMN, Menteri PUPR dan Menhan penting dalam proses pembangunan infrastruktur pada program ketahanan pangan sebesar 700 ribu hektar tersebut.
Pasalnya, lahan 700 ribu hektar itu yang merupakan lahan gambut bakal dibangun agar mendapatkan lahan yang layak untuk produksi pangan.
"Siapa yang bekerja, itu ada PUPR, ada kementerian lain. Bahkan BPN (Bappenas) pun terlibat karena itu ada masalah tanahnya juga. Jadi memang sekali lagi memang (Kementan) tidak dilibatkan," imbuhnya.
Dia menjelaskan tupoksi Kementan menjaga ketahanan pangan dan produksi pangan. Dua hal itu yang menjadi fokus Kementan di lahan Kalimantan Tengah, Kapuas dan di Sumatera Selatan dengan besaran 100 ribuan hektar.
"Nah, Mentan disuruh kerja di situ tuh, kalau hari ini dikerjakan, pengairannya ada, lahan udah siap, bibit dan tenaga ahli maupun tenaga memperkerjakan sudah ada, itu kalau mau dikerjakan sudah bisa. Tapi kalau persepsi yang tadi 700 ribu sampai 1 juta hektar memang lahannya belum siap, jadi itu bukan tupoksinya Kementan, tapi PUPR," demikian Charles Meikyansah.
