Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian/Net

Dunia

Aksi Balasan, China Beri Pembatasan Visa Bagi Pejabat AS Yang Ikut Campur Atas Hong Kong

SENIN, 29 JUNI 2020 | 15:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China melancarkan aksi balasan terhadap Amerika Serikat (AS) dengan memberlakukan pembatasan visa bagi individu yang ikut campur dalam urusan Hong Kong.

Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian dalam konferensi pers pada Senin (29/6), melansir Sputnik.

"Tentu saja, ini adalah langkah baru. Kami memutuskan untuk memberlakukan pembatasan visa pada orang-orang Amerika yang  memiliki niat buruk atas masalah Hong Kong," ujar Zhao.


Ia menegaskan, masalah keamanan Hong Kong adalah kebijakan domestik China secara eksklusif.

Ketika ditanya siapa saja individu yang akan mendapatkan pembatasan visa, Zhao mengatakan AS tahu betul siapa mereka.

Sebelumnya, AS telah memberlakukan hal yang sama kepada para pejabat Partai Komunis China (PKC) yang bertanggung jawab atas UU keamanan nasional untuk Hong Kong.

Pada akhir Mei, Presiden Donald Trump juga mengatakan AS akan memberikan sanksi kepada pejebat pemerintahan Hong Kong dan China yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penggerusan otonomi khusus pusat keuangan Asia tersebut.

Atas kebijakan tersebut, Kedutaan Besar China di Washington sudah menyerukan AS mencabut pembatasan visa tersebut namun tidak diindahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya