Berita

Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR/RMOL

Nusantara

Dirut PLN: Lonjakan Bukan Disebabkan Kenaikan Tarif Listrik Atau Subsidi Silang

RABU, 17 JUNI 2020 | 13:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini memberikan penjelasan kepada DPR mengenai melonjaknya tagihan listrik yang dirasakan masyarakat.

Zulkifli menerangkan lonjakan tagihan di tengah pandemik Covid-19 tidak disebabkan oleh adanya kenaikan tarif listrik dari PLN.

"Lonjakan tagihan listrik pada rekening Mei-Juni. Sebelumnya kami sampaikan, lonjakan ini tidak disebabkan kenaikan tarif listrik atau subsidi silang tarif listrik. Kenaikan tarif itu ada di pemerintah. Kami hanya menjalankan kebijakan," ujar Zulkifli saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (17/6).


Dia menerangkan sejak Januari 2017 tidak ada kenaikan tarif listrik hingga saat ini. Meskipun, lanjut Zulkifli, secara ekonomi ada perubahan dalam kurun waktu 3,5 tahun.

"Perubahan kurs, harga BBM dan inflasi. Rata-rata per tahun 3-4 persen," katanya.

Zulkifli mengatakan, adapun adanya lonjakan tarif setrum karena adanya mekanisme penagihan tiga bulan sekali. Lantaran adanya PSBB dan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

"Lonjakan tagihan terjadi karena mekanisme penagihan itu pakai 3 bulan terakhir. April dan Mei kan gak ada pencatat, supaya gak ada resiko penularan virus. Saat pencatatan aktual, adanya kenaikan tagihan karena pola konsumsi saat PSBB," paparnya.

Zulkifli menambahkan, dengan banyaknya masyarakat yang berada di rumah, maka konsumsi setrum dipastikan meningkat dari hair sebelumnya.

"Oleh karena itu terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan rata-rata tiga bulan. Selisih itulah kami tagihkan pada Juni. Saat kami melakukan pencatatan real. Untuk mengatasi keluhan ini, PLN telah mengambil kebijakan perlindungan lonjakan dengan sistem angsuran. Itu untuk yang di atas 20 persen. Meski memang ini akan menambah beban keuangan PLN," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya