Berita

Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR/RMOL

Nusantara

Dirut PLN: Lonjakan Bukan Disebabkan Kenaikan Tarif Listrik Atau Subsidi Silang

RABU, 17 JUNI 2020 | 13:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini memberikan penjelasan kepada DPR mengenai melonjaknya tagihan listrik yang dirasakan masyarakat.

Zulkifli menerangkan lonjakan tagihan di tengah pandemik Covid-19 tidak disebabkan oleh adanya kenaikan tarif listrik dari PLN.

"Lonjakan tagihan listrik pada rekening Mei-Juni. Sebelumnya kami sampaikan, lonjakan ini tidak disebabkan kenaikan tarif listrik atau subsidi silang tarif listrik. Kenaikan tarif itu ada di pemerintah. Kami hanya menjalankan kebijakan," ujar Zulkifli saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (17/6).


Dia menerangkan sejak Januari 2017 tidak ada kenaikan tarif listrik hingga saat ini. Meskipun, lanjut Zulkifli, secara ekonomi ada perubahan dalam kurun waktu 3,5 tahun.

"Perubahan kurs, harga BBM dan inflasi. Rata-rata per tahun 3-4 persen," katanya.

Zulkifli mengatakan, adapun adanya lonjakan tarif setrum karena adanya mekanisme penagihan tiga bulan sekali. Lantaran adanya PSBB dan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

"Lonjakan tagihan terjadi karena mekanisme penagihan itu pakai 3 bulan terakhir. April dan Mei kan gak ada pencatat, supaya gak ada resiko penularan virus. Saat pencatatan aktual, adanya kenaikan tagihan karena pola konsumsi saat PSBB," paparnya.

Zulkifli menambahkan, dengan banyaknya masyarakat yang berada di rumah, maka konsumsi setrum dipastikan meningkat dari hair sebelumnya.

"Oleh karena itu terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan rata-rata tiga bulan. Selisih itulah kami tagihkan pada Juni. Saat kami melakukan pencatatan real. Untuk mengatasi keluhan ini, PLN telah mengambil kebijakan perlindungan lonjakan dengan sistem angsuran. Itu untuk yang di atas 20 persen. Meski memang ini akan menambah beban keuangan PLN," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya