Berita

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat: PT Parlemen Tinggi Memberangus Partai Islam, PT Presiden Mengancam Stabilitas

SENIN, 15 JUNI 2020 | 07:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ambang batas parlemen yang diusulkan tujuh persen akan memberangus sejumlah partai Islam, yaitu PAN dan PPP.

Hal itu merujuk pada Pemilu 2020 silam, di mana kedua partai tersebut hanya mampu mendapatkan sebanyak 4 dan 6 persen suara.

Begitu kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam diskusi daring yang digelar pada Minggu (14/6).


Menurutnya, adanya ambang batas parlemen yang tinggi akan membatasi gerak partai politik untuk bisa ke Senayan.

“Ambang batas parlemen membatasi gerak parpol untuk menghadirkan koalisi alternatif dan pemimpin baru yang potensial. jumlah capres semakin sedikit,” ujar Herzaky dalam acara diskusi daring, Minggu (14/6).

Herzaky juga menyoroti perihal adanya ambang batas presiden atau presidential threshold dipertahankan di angka 25 persen. Menurutnya, hal itu tidak menutup kemungkinan adanya polarisasi dan mengancam stabilitas negara.

“Mereka lupa Indonesia ini sangat beragam. Jangan lagi di 2024 capres hanya dua. Bahayanya, mendorong polarisasi, Amerika yang sudah sangat matang itu bisa membahayakan, mengancam kestabilan, sedangkan kalau kita Indonesi beragam, ngga bisa kalau A atau B,” jelasnya.

Herzaky menambahkan dengan adanya ambang batas presiden yang tinggi, maka tidak akan ada regenerasi pemimpin. Terlebih survei masih memunculkan nama lama seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai yang tertinggi.

“Ya sah-sah saja, karena itu hak konstitusional. Tapi parpol-parpol besar cenderung mendominasi sedangkan dalam demokrasi, mekanisme kompetisi yang egaliter harus diutamakan yanglain hanya ikut saja jadi subordinat,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya