Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Puan Maharani: Sosialisasi New Normal Harus Sejelas Mungkin Dan Bisa Dipahami Semua Kalangan

RABU, 10 JUNI 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penerapan new normal harus diperkuat dengan pelayanan kesehatan dan juga peningkatan ekonomi secara bersamaan.

Atas alasan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar kebijakan new normal diatur seccara rinci di setiap sektor dan skenario.

“Sehingga bisa bersamaan menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi Indonesia,” ujar Puan Maharani kepada wartawan, Rabu (10/6).


Menurutnya, kebijakan new normal perlu diatur secara rinci agar kesehatan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi berjalan seiringan. Bukan malah menonjolkan satu aspek ekonomi saja.

“Ini penting karena new normal yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan,” tambahnya.

Mantan Menko PMK ini mengatakan salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional. Pasalnya, dia mendengar sudah ada laporan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional ada yang terinfeksi virus Covid-19.

“Di mana bila tidak ada penanganan yang tepat, maka pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan,” katanya.

Padahal, imbuh Puan, seringkali denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasarnya, yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah.

“Maka itu perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional sangat dibutuhkan, karena pasar tradisional adalah penggerak sektor ril ekonomi rakyat,” bebernya.

“Saya tekankan juga bahwa sosialisasi protokol new normal agar dilakukan sejelas mungkin supaya dapat dipahami semua kalangan,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya