Bercermin Survei Indikator, DPR Perlu Bersatu Ajukan Interpelasi

Survei Indikator Politik Indonesia harus didalami oleh DPR. Sebab dalam survei ini ada sejumlah temuan yang membutuhkan penjelasan lebih dari pemerintah.

Survei ini mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun di saat pandemik. Kemudian sebanyak 81 persen masyarakat menilai ekonomi buruk dan sangat buruk.

Masyarakat juga menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) amburadul dan menginginkan untuk perpanjangan PSBB.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta lembaganya bersatu untuk mendalami hal ini. Salah satunya dengan mengajukan hak interpelasi.

“Seharusnya DPR secara kelembagaan bukan secara fraksi harus berpikir untuk menggunakan hak interpelasi,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/6).

“Kenapa? Karena ada hasil survei ini, bukan hasil survei abal-abal ini hasil survei ilmiah, jadi survei yang telah memberikan alarm,” imbuhnya.

Politisi asal Aceh ini menilai secara kelembagaan DPR merupakan perwakilan rakyat yang memiliki hak dan juga inisiatif untuk menanyakan kepada presiden atas kinerja yang dilakukan.

Meski DPR sudah meloloskan Perppu 1/2020 atau Perppu Corona, sambung Nasir Djamil, hal itu tidak menghalangi untuk menggunakan hak interpelasi.  

“Sudah sepatutnya sudah selayaknya, menggunakan hak interpelasi itu untuk menjawab kegelisahan rakyat Indonesia, yang tercermin dari hasil survei tersebut,” tekannya.

“Apa saja yang ditangani, kenapa kok bisa seperti ini dan sebagainya. Jadi, ini penting menurut saya,” demikian politisi PKS itu.