Berita

Politisi dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin/Net

Politik

PDIP: Isu Pelengseran Jokowi Dilemparkan Kelompok Yang Tidak Senang Dengan Pemerintah

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 17:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dua pengamat politik, Bony Hargens dan Haris Rusly Moti mengungkapkan kemungkinan adanya kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Haris malah menerima informasi mengenai adanya faksi-faksi di tubuh pemerintahan yang hendak mengambil alih kekuasaan.

Politisi dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin membantah anggapan tersebut. Menurutnya, untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, sangat tidak mungkin karena memiliki prosedur yang rumit.

"Begini ya, memakzulkan presiden itu tidak semudah itu. Prosedurnya berbelit-belit. Kalau memakzulkan lewat presedur, artinya prosedur di DPR kemudian dibawa ke MK, lalu dibawa ke MPR, itu dari jumlah dukungan sekarang saja tidak akan tercapai, persyaratan itu. Jadi, ya mimpi di siang bolong lah," ujar TB Hasanuddin kepada redaksi, Jumat (5/6).


Disinggung mengenai adanya kepentingan faksi tertentu di internal pemerintahan dalam situasi Covid-19 lewat kebijakan ngawur untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo, anggota Komisi I DPR ini membantah anggapan tersebut.

"Enggaklah, saya enggak melihat ada data-data itu (memanfaatkan situasi Covid-19). Enggak bener lah, enggak ada lah. Enggak ada kalau saya, itu isu-isu bohonglah, hoax," tegasnya.

"Bahwa ada mungkin yang tidak puas dengan kebijakannya, itu ya biasa saja, lumrah saja. Tapi tidak ada upaya-upaya untuk melengserkan itu tidak ada," tambahnya.

Selain itu, Hasanuddin juga mengatakan adanya isu tersebut hanya permainan orang-orang yang kontra terhadap pemerintah.

"Itukan isu itu dilemparkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan pemerintah. Kalau dikejar di mana, kapan siapa? Nyatanya siapa saja yang bertanya kepada saya enggak berani jawab," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya