Berita

Warga Hong Kong berunjuk rasa menentang UU keamanan nasional/Net

Dunia

Ratusan Tokoh Politik Di Seluruh Dunia Solid Kutuk UU Keamanan Nasional China Untuk Hong Kong

MINGGU, 24 MEI 2020 | 08:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Para tokoh politik di seluruh dunia mengutuk Undang-Undang (UU) keamanan nasional yang diajukan China untuk Hong Kong.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang diorganisir oleh mantan Gubernur Hong Kong, Christopher Patten dan mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Malcolm Rifkind, sebanyak 186 tokoh politik dan hukum mengecam UU tersebut.

Menurut mereka, UU yang diusulkan oleh China merupakan serangan komprehensif terhadap otonomi, supremasi hukum, dan kebebasan Hong Kong.


Itu juga tidak sesuai dengan deklarasi bersama antara China dan Inggris mengenai pengembalian Hong Kong pada 1997.

"Jika komunitas internasional tidak dapat mempercayai Beijing untuk menepati janjinya ketika datang ke Hong Kong, orang akan enggan untuk mengambil kata pada hal-hal lain," demikian bunyi pernyataan mereka yang dirilis pada Sabtu (23/5) seperti dilansir Reuters.

Para pejabat AS mengatakan, UU tersebut akan berdampak buruk bagi ekonomi Hong Kong dan China serta dapat membahayakan status khusus pusat keuangan Asia tersebut.

Dari hampir 200 tokoh yang ikut menandatangani pernyataan tersebut, 17 di antaranya merupakan anggota Kongres AS. Mulai dari politisi Republik seperti penjabat ketua Komite Intelijen, Senator Marco Rubio dan Senator Ted Cruz.

Hingga politisi Demokrat seperti anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Senator Bob Menendez; kepala Komite Urusan Luar Negeri DPR, Perwakilan Eliot Engel; dan ketua Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat, Adam Schiff.

Selain itu, 44 anggota House of Commons Inggris dan 8 anggota House of Lords juga menandatangani pernyataan tersebut, bersama dengan sejumlah tokoh dari seluruh Eropa, Asia, Australia dan Amerika Utara.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya