Berita

Sekretaris DPD PKS Jatim, Irwan Setiawan, menyesalkan insiden antara Habib Umar Assegaf dengan oknum petugas PSBB Surabaya/Istimewa

Nusantara

DPW PKS Jatim Sesalkan Insiden Yang Dialami Habib Umar Assegaf

JUMAT, 22 MEI 2020 | 17:10 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Timur menyayangkan sikap represif terhadap Habib Umar Assegaf oleh oknum petugas saat melakukan penegakan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Rabu kemarin (20/5).

Ketua Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menyampaikan, penegakan aturan PSBB mesti dilakukan dengan persuasif.

“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, Polri, dan TNI, di Jawa Timur yang selama ini melakukan penegakan PSBB secara persuasif sehingga situasi kamtibmas selama ini kondusif selama wabah Covid-19. Tindakan oknum petugas kemarin itu telah mencoreng institusi yang selama ini telah bersusah payah menjaga situasi kondusif ini,” ujar Irwan, Jumat (22/5).


Irwan menyatakan sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, melalui Sekretaris Umum Ainul Yaqin, bahwa mestinya petugas bisa bersikap lebih persuasif. Sebab, menurut Ainul Yaqin, Habib Umar merupakan tokoh masyarakat yang dihormati.

“Mestinya aparat di lapangan itu harus secara persuasif memberikan komunikasi dengan baik. Tapi dengan kejadian kemarin dengan Habib Umar sangat kami sayangkan. Apalagi Habib Umar ini tokoh yang dihormati, beliau punya muhibbin yang banyak,” demikian disampaikan Ainul kepada media.

Untuk itu, Irwan pun meminta agar sebisa mungkin dihindari adanya kekerasan kepada warga dalam penegakan PSBB.

“Kita belum pernah dengar di Jatim ada kekerasan yang dilakukan petugas terhadap warga selama PSBB. Nah ini apalagi kepada orang tua dan tokoh yang dihormati. Tentu tidak elok,” ujar anggota DPRD Jatim dua periode ini, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Irwan menambahkan, pihaknya mendukung adanya ketegasan dalam pemberlakuan PSBB. Tapi jangan sampai berakhir dengan kekerasan.

Menurut Irwan, petugas sebaiknya bisa memahami sosiokultural masyarakat Jawa Timur.

“Saya yakin petugas sudah memahami bahwa penegakan aturan, terutama di Jatim, mesti ada aspek sosiokultural. Karena itu yang kemarin itu kita sebut oknum. Tindakan oknum yang tidak mengerti seperti ini jangan sampai lagi terjadi,” tegasnya.

Di samping itu, Irwan juga menyesalkan peristiwa ini terjadi menjelang lebaran.

“Mestinya kita sedang siapkan suasana yang khidmat. Namun terjadi kegaduhan seperti ini. Sebaiknya ini bisa segera diselesaikan karena kita masih banyak menghadapi persoalan di masa pandemik ini,” ucapnya berharap.

Irwan juga menyampaikan bahwa Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Pasuruan bersama anggota DPRD akan menjenguk Habib Umar di kediamannya.

“Untuk sowan, silaturahim, dan menengok kondisi beliau,” pungkas Kang Irwan, panggilan akrabnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya