Berita

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas/Net

Dunia

Tanggapi Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat, Presiden Palestina Bentuk Komisi Khusus

MINGGU, 10 MEI 2020 | 13:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sudah membentuk komisi khusus untuk menindaklanjuti rencana Israel yang akan mencaplok bagian-bagian di Tepi Barat.

Dikatakan oleh anggota Dewan Pusat Partai Fatah Abbas dan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Azzam al-Ahmad pada Sabtu (9/5), komiter tersebut dijadwalkan untuk bertemu pada pekan ini guna menentukan langkah selanjutnya dan menyerahkan rekomendasinya kepada Komite Eksekutif PLO, yang dianggap sebagai level politik tertinggi di Palestina.

"Hari-hari berikutnya mungkin bahwa fase yang sama sekali baru, bahwa kita harus menghadapi front persatuan untuk mencegah keputusan Israel terjadi," ujar al-Ahmad seperti dimuat CGTN.


Dia juga memperingatkan bahwa keputusan aneksasi Israel yang diantisipasi akan memiliki dampak politik, ekonomi dan keamanan yang serius.

Al-Ahmad juga mengungkapkan, Abbas mengatakan kepada Komite Eksekutif PLO pada Kamis (6/5) bahwa semua perjanjian dengan Israel dan AS akan batal jika Israel merealisasikan rencananya.

Abbas juga menganggap pemerintah AS bertanggung jawab atas tindakan Israel karena melemahkan legitimasi internasional dan peluang untuk mencapai perdamaian.

Pemerintah Israel yang baru sendiri diperkirakan akan mulai mengajukan rencana aneksasi Tepi Barat kepada parlemen pada Rabu (13/5).

Dalam pemerintahan persatuan baru yang disepakati oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz pada pekan lalu, Israel sepakat untuk memaksakan kedaulatan di Tepi Barat pada 1 Juli.

Padahal sebelumnya, pada 23 April, Koordinator Khusus PBB Nickolay Mladenov memperingatkan Dewan Keamanan bahwa prospek berbahaya aneksasi oleh Israel di bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki adalah ancaman yang semakin meningkat.

"Jika langkah seperti itu dilaksanakan, itu akan merupakan pelanggaran serius hukum internasional, memberikan pukulan telak terhadap solusi dua negara, menutup pintu bagi pembaharuan negosiasi, dan mengancam upaya untuk memajukan perdamaian regional," ujarnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya