Berita

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas/Net

Dunia

Tanggapi Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat, Presiden Palestina Bentuk Komisi Khusus

MINGGU, 10 MEI 2020 | 13:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sudah membentuk komisi khusus untuk menindaklanjuti rencana Israel yang akan mencaplok bagian-bagian di Tepi Barat.

Dikatakan oleh anggota Dewan Pusat Partai Fatah Abbas dan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Azzam al-Ahmad pada Sabtu (9/5), komiter tersebut dijadwalkan untuk bertemu pada pekan ini guna menentukan langkah selanjutnya dan menyerahkan rekomendasinya kepada Komite Eksekutif PLO, yang dianggap sebagai level politik tertinggi di Palestina.

"Hari-hari berikutnya mungkin bahwa fase yang sama sekali baru, bahwa kita harus menghadapi front persatuan untuk mencegah keputusan Israel terjadi," ujar al-Ahmad seperti dimuat CGTN.


Dia juga memperingatkan bahwa keputusan aneksasi Israel yang diantisipasi akan memiliki dampak politik, ekonomi dan keamanan yang serius.

Al-Ahmad juga mengungkapkan, Abbas mengatakan kepada Komite Eksekutif PLO pada Kamis (6/5) bahwa semua perjanjian dengan Israel dan AS akan batal jika Israel merealisasikan rencananya.

Abbas juga menganggap pemerintah AS bertanggung jawab atas tindakan Israel karena melemahkan legitimasi internasional dan peluang untuk mencapai perdamaian.

Pemerintah Israel yang baru sendiri diperkirakan akan mulai mengajukan rencana aneksasi Tepi Barat kepada parlemen pada Rabu (13/5).

Dalam pemerintahan persatuan baru yang disepakati oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz pada pekan lalu, Israel sepakat untuk memaksakan kedaulatan di Tepi Barat pada 1 Juli.

Padahal sebelumnya, pada 23 April, Koordinator Khusus PBB Nickolay Mladenov memperingatkan Dewan Keamanan bahwa prospek berbahaya aneksasi oleh Israel di bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki adalah ancaman yang semakin meningkat.

"Jika langkah seperti itu dilaksanakan, itu akan merupakan pelanggaran serius hukum internasional, memberikan pukulan telak terhadap solusi dua negara, menutup pintu bagi pembaharuan negosiasi, dan mengancam upaya untuk memajukan perdamaian regional," ujarnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya