Berita

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman/Net

Politik

Demokat: Memaksakan Kegiatan Ekonomi Seperti Mendorong Mobil Mogok

MINGGU, 10 MEI 2020 | 08:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di tengah pandemik Covid-19 yang masih mewabah, Pemerintah pusat melontarkan sejumlah wacana yang bertujuan mendorong perekonomian agar kembali aktif.

Belakangan, Presiden Joko Widodo malah meminta masyarakat berdamai dengan Virus corona (Covid-19) sampai vaksin ditemukan.

Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, mengatakan pola pikir pemerintah yang demikian adalah cara berpikir linier yang keliru dan berbahaya.


"Kalau pun kegiatan ekonomi tetap dipaksakan di tengah pandemik Covid-19 masih tinggi, itu ibarat kita mendorong mobil berbadan besar yang sedang mogok. Sebuah pekerjaan yang sia-sia dan sulit," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).

Taufiqurrahman melanjutkan, investor dari luar negeri pun pasti berpikir ulang untuk masuk ke tanah air lantaran belum sepenuhnya Covid-19 melandai.

Selain itu, bisa dipastikan juga produksi dalam negeri tetap masih akan melambat, sementara subsidi atau bantuan sosial akan menjadi beban terbesar karena anggaran negara semakin menipis.

"Saya tidak bisa membayangkan apabila kita memaksakan kegiatan ekonomi di tengah pandemik, ini justru bisa melahirkan potensi gelombang kedua (second wave) Covid-19," ujar Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 itu.

"Jika ini terjadi, maka akan jauh lebih berbahaya dan melahirkan bencana yang lebih besar dari gelombang yang pertama," pungkas Taufiqurrahman.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya