Kata Din Syamsuddin, Pemerintah Abaikan Amanah Konstitusi Jika Tidak Protes Ke China

Kabar mengenai anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia yang dilarung ke laut dari kapal China telah menyentak hati semua rakyat.

Beragam kabar penganiayaan hingga jam kerja yang tidak rasional yang diberlakukan para para ABK itu telah mengiris hati bangsa ini.

Begitu kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin kepada wartawan, Minggu (10/5).

“Rasa kemanusiaan dan kebangsaan kita terusik,” ujarnya.

Din Syamsuddin meminta pemerintah untuk tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo dan jajarannya harus menjalankan amanah konstitusi dengan segera bertindak melindungi segenap rakyat warga negara.

Pemerintah harus mengusut dan memprotes kepada pihak-pihak bertanggung jawab dalam kasus ini.

“Termasuk kepada Pemerintah RRT yang menaungi kapal tempat ABK WNI bekerja,” terangnya.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu mengingatkan, jika pemerintah diam terhadap peristiwa yang menimpa rakyat warga negara, maka pemerintah bisa dapat dianggap abai dan tidak memenuhi amanat konstitusi.

Terlebih, tindakan penganiayaan terhadap ABK WNI dengan melarungkan jasadnya ke laut adalah tindakan di luar perikemanusiaan.

“Sebagai bangsa Pancasilais, dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tidak boleh membiarkannya,” tekannya.

“Inilah saatnya kita menunjukkan diri sebagai bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila, tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata,” demikian Din Syamsuddin.