Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Dewan Pimpinan MUI Se Indonesia Desak Jokowi Tegas Tolak Kedatangan 500 TKA China

SABTU, 09 MEI 2020 | 19:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) mendesak pemerintah untuk segera menolak rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan alasan apapun.

Hal ini antara lain demi kemaslahatan masyarakat Indonesia yang tengah menjalankan kebijakan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Demikian ditegaskan Juru Bicara DP-MUI yang juga Ketua Umum DP-MUI Provinsi DKI Jakarta, Munahar Muchtar dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (9/5).


"Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya TKA khususnya yang berasal dari Negara China dengan alasan apapun juga," ujar Munahar Muchtar.

Sebab, lanjut dia, sebagaimana diketahui bahwa negara China merupakan negara di mana awal mula virus mematikan itu mencuat hingga menjadi pandemi seperti sekarang ini.

"Krena TKA dari Negara China adalah transmitor utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan," tegasnya.

Selain itu, DP-MUI juga mengimbau kepada masyarakat dalam hal ini jajaran pengurus DP-MUI di semua Provinsi di Indonesia untuk mengawasi serta mengawal ketat agar 500 TKA asal negara China itu jangan sampai masuk ke Indonesia.

"Kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa/Nagari) dalam masa pandemik virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA," imbaunya.

"Jika, ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya," demikian Munahar Muchtar.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya