Pilkada Mau Nyontoh Korsel, Tapi Test Corona Saja Masih Di Bawah Bangladesh

Pemerintah dinilai tidak tahu mana prioritas yang harus dikerjakan di tengah pandemik Covid-19.

Saat banyak masyarakat mengeluhkan ekonomi, pemerintah malah ngotot menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun ini dengan anggaran Rp 15 triliun.

Board Member of Bandung Innitiaves Network, Gde Siriana Yusuf mengatakan, di tengah pandemik saat ini rakyat lebih butuh makan, bukan pilkada.

Menurutnya, anggaran pilkada Rp 15 triliun sangat berarti untuk rcovery ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terdampak Covid-19.

Jelas Gde Siriana, dalam suatu kesempatan debat dengan salah satu orang Istana, dia bertanya apa urgensi pilkada tetap jalan pada tahun ini tepatnya Desember.

Selain anggrannya bisa digunakan untuk masyarakat terdampak Covid-19, pada Desember nanti belum diketahaui apakah virus corona akan berakhir.

Dijawab sama orang Istana itu, Korea Selatan juga bisa menggelar pemilu saat Covid-19.

Lalu, Gde Siriana kembali bertanya, berapa jumlah tes corona di Indonesia, dan dibandingkan dengan Koresl?

Dijelaskan Gde Siriana, tes corona di Indonesia hanya 526 tes per 1 juta penduduk. Sementara di Korsel, 12.773 tes per 1 juta penduduk.

"Kok bisa ya kalian bikin negara ini seperti orang miskin yang berlagak kaya," ujar Gde Siriana, Sabtu (9/5).

"Miskin tapi banyak mau, tidak pakai prinsip prioritas. Pilkadanya mau nyontoh Pemilu Korea, tapi tes coronanya saja masih di bawah Bangladesh," tutupnya menambahkan.