Berita

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani/RMOL

Politik

Pendapatan Jeblok Akibat Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Bareng-bareng Cari Solusi

JUMAT, 08 MEI 2020 | 22:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pendapatan DKI Jakarta menurun signifikan akibat pandemik Covid-19 yang tengah mewabah di Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRR) DKI Jakarta, Zita Anjani. Untuk mengatasi hal itu, Pemprov DKI diminta segera melakukan perhitungan secara tepat terkait dampak pandemik Covid-19.

"Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, jadi siap selalu diajak diskusi," ujarnya kepada Kator Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).


Mengenai penurunan pendapatan, ia meminta semua pihak tak saling menyalahkan dan mengenyampingkan sejenak dari kacamata politik. Sebab menurutnya, perlu sensitivitas dari semua pihak dalam mengatasi persoalan yang juga berdampak kepada masyarakat pada umumnya.

"Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas," sambungnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, pemerintah pusat punya instrumen yang lebih banyak untuk mendatangkan uang dibandingkan Pemprov DKI. Oleh karenanya, perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan anggaran yang diprediksi tak hanya dialami DKI Jakarta.

"Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2.5% Produk Domestik Bruto (PDB). Negara lain ada yang 10%-20%. Kami berharap ada penjelasannya. Semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Tentunya daerah lain juga harus dapat solusi dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya