Berita

Ketua MPR Bambang Soesatyo/Net

Politik

Ketua MPR Ingatkan Kemenhub Tidak Buat Kebijakan Yang Membingungkan Masyarakat

JUMAT, 08 MEI 2020 | 16:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang membuka kembali seluruh moda transportasi di tengah masa darurat Covid-19. Kebijakan ini dinilai membingungkan masyarakat.

Bamsoet sapaan akrab politisi Golkar itu meminta Kemenhub untuk meninjau ulang langkah tersebut lantaran dinilai bertentangan dengan aturan protokol kesehatan.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenhub meninjau ulang kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan regulasi pencegahan dan penanganan Covid-19 yang masih diterapkan saat ini, sehingga berpotensi justru dapat memperpanjang masa pandemi corona," ujar Bamsoet, Jumat (8/5).


Dia juga mendesak Kemenhub untuk lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat dibandingkan harus membuka lahan perekonomian.

"Mendorong Kemenhub agar dalam mengimplementasikan kebijakan berorientasi turut mengedepankan aspek kesehatan, tidak hanya untuk penyelamatan ekonomi saja," paparnya.

Bamsoet juga mengingatkan Kemenhub agar konsisten dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang membingungkan masyarakat.

"Mendorong Kemenhub untuk konsisten dalam memberlakukan sebuah kebijakan, terutama berfokus pada pengendalian pandemi Covid-19," tambahnya.

Selain itu, Bamsoet mendorong pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan baik guna pencegahan wabah Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan dengan menghalau mudik.

"Mendorong pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mengawasi agar pergerakan transportas tetap berada dalam pantauan dan sesuai dengan protokol Covid-19, dan mudik tetap tidak dilakukan, sebagaimana disampaikan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya