Soal Penyataan Sri Mulyani, Wakil Ketua DPRD DKI: Pusat Harusnya Kompak Atasi Covid-19, Bukan Sebaliknya!

Penyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada 1,1 juta warganya menimbulkan kegaduhan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, pun angkat suara terkait pernyataan Menkeu. Dia mengatakan, di saat pandemik Covid-19 ini yang harus diperkuat dan diutamakan adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah

"Dalam kondisi darurat seperti ini pemerintah pusat dan daerah harus menunjukkan kekompakan kepada masyarakat," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).

Selain kekompakan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta kepada Pempus dan Pemda untuk menjaga harmoni dengan kebijakan dan strategi yang menenangkan masyarakat.

"Serta membangkitkan semangat kebersamaan untuk mengatasi darurat Covid-19. Bukan sebaliknya," sambungnya.

"Yang jelas DKI sangat siap berjuang untuk menghadapi wabah corona dengan segala dampaknya," tegas Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta itu.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, turut menanggapi penyataan Sri Mulyani. Mujiyono mengatakan, seharusnya Menteri yang menyandang predikat terbaik ini segera melunasi utang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dana bagi hasil (DBH).

"Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah memojokkan Pemprov," ujar Mujiyono melalui keterangan tertulis, Kamis (7/4).