Berita

Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI 2017-2019, Taufiqurrahman/Net

Politik

Jokowi Minta Masyarakat Berdamai Dengan Corona, Demokrat: Kalau Minta-minta Terus Kapan Melayani Rakyatnya?

JUMAT, 08 MEI 2020 | 13:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat berdamai dengan virus corona (Covid-19) sampai vaksin ditemukan menjadi sorotan.

Menurut pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, hingga saat inin belum ada langkah menjanjikan yang dilakukan pemerintah.

"Saya lihat lama-lama pemerintah ini kok selalu meminta dan menuntut terus kepada rakyatnya, kapan mereka melayani dan memberi kepada rakyatnya?" ujar Taufiqurrahman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).


Dirinya menegaskan kepada Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk dapat menunaikan tugas utama pemerintah, yakni melaksanakan test swab massal di semua titik-titik transmisi, baik di pusat maupun di daerah.

Sebab menurutnya, hanya dengan cara itu Indonesia akan memiliki data yang akurat dalam memetakan penyebaran virus Covid-19 di semua tempat.

"Kalau langkah itu sudah dilakukan, baru kita bisa bilang soal jadwal pembukaan kegiatan ekonomi dan bersiap hidup berdampingan dengan virus Covid-19. Itu semua adalah tugas pemerintah pusat," tegas mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI 2017-2019 itu.

Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, lanjut Taufiqurrahman, seharusnya pemerintah bisa bersikap adil. Terutama adil dalam merumuskan orientasi dan kebijakan.

"Jangan hanya soal ekonomi saja yang menjadi perhatian, faktor kemanusiaan dan keselamatan rakyat juga harus menjadi fokus dan itu jauh lebih fundamental," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya