Berita

Nasir Djamil/RMOL

Politik

Wacana Relaksasi PSBB Menunjukkan Pemerintah Gamang Hadapi Covid-19

JUMAT, 08 MEI 2020 | 10:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah mewacanakan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menyelamatkan perekonomian.

Anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil menilai adanya pelonggaran PSBB tersebut menandakan pemerintah galau terhadap penanganan wabah Covid-19.

"Adanya wacana relaksasi ini menunjukkan kita gamang dan tidak siap menghadapi pandemik ini secara finansial," ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).


Politisi PKS ini menyampaikan beberapa wilayah yang tidak menerapkan PSBB tidak serta merta daerah tersebut aman dari Covid-19, dan PSBB bisa direlaksasi di beberapa kota besar yang memiliki tingkat penyebaran virus corona baru itu sangat tinggi.

"Bahwa ada daerah-daerah yang longgar, bukan berarti bahwa daerah itu seratus persen aman. Bahkan Presiden terakhir mengatakan bahwa virus ini fluktuatif. Ada negara yang sudah mengatakan aman, tapi virus ini muncul lagi," kata Nasir.

"Karena itu PSBB untuk sementara ini adalah cara yang tepat untuk menghambat dan menghilangkan penularan virus ini," tambahnya.

Edukasi dan sosialisasi yang kurang masif perihal PSBB dan penyebaran Covid-19 dari pemerintah membuat masyarakat bingung sehingga tidak disiplin dalam penerapan PSBB.

"Harus ada edukasi yang masif kepada warga agar mereka memetahui kebijakan negara ini. Disipilin masyarakat sangat dibutuhkan. Karena itu pemerintah juga harus disiplin dengan kebijakannya. jangan satu bilang A, yang satu lagi bilang B," ujar Nasir Djamil.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya