Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Surat Utang Pandemic Bonds Akhirnya Batal Terbit Usai Dikritik Rizal Ramli

JUMAT, 08 MEI 2020 | 10:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya telah membatalkan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka menangani pandemik Covid-19 melalui seri khusus Pandemic Bonds.

Baca: Menkeu Batal Terbitkan Surat Utang Pandemic Bonds

Langkah ini diambil setelah berulang kali ekonom senior DR. Rizal Ramli melancarkan kritik sejak akhir Maret lalu.


Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu tegas menolak rencana pencarian sumber dana stimulus dampak Covid-19 yang dianggarkan mencapai Rp 405, 1 triliun tersebut dari penerbitan recovery bond atau surat utang yang diterbitkan pemerintah.

Penerbitan recovery bond, menurut Rizal Ramli, hanya bungkus dari kebijakan menambah utang atau mencetak uang.

Hal ini diindikasikan dengan langkah Presiden Jokowi, meneken Perppu pelebaran defisit APBN lebih dari 3 persen. Jika tidak ada transparansi, Rizal Ramli memprediksi pandemic bond ini akan lebih berbahaya dari kasus BLBI.

"Tanpa governance dan transparansi yang benar, recovery bond kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya," tegasnya  pada Selasa (31/3) lalu.

Mantan Menko Kemaritiman ini mengurai, penambahan utang atau penerbitan uang rupiah baru, jika dilakukan akan membuat nilai rupiah semakin jatuh.

Sebagai solusi, dia menyarankan Jokowi untuk bisa melakukan realokasi anggaran secara radikal.

“Hentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur. Termasuk proyek pembangunan ibu kota baru," katanya.

Kini, Rizal Ramli kembali melancarkan kritik pada usulan cetak uang Rp 600 triliun untuk stabilisasi ekonomi Indonesia di tengah masa pandemik virus corona. Dia mendukung Gubernur BI Perry Wajiyo yang menolak usulan dari Badan Anggaran DPR tersebut.

Menurutnya, banyak ekonom- ekonomi neoliberal dan pejabat-pejabat yang senang meniru asing tapi tidak paham konteks apa yang ditiru.

“Sok-sokan nyontek USA pake “Quantitive Easing” (QE). Konteksnya tidak paham, Amerika bisa nyetak dolar terus. Jepang & Eropa punya cadangan besar, bisa tambah money supply. Ekonom-ekonomi itu menipu rakyat!” kesalnya dalam akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Jumat (8/5).

Menurutnya, cetak uang dalam jumlah besar akan membuat indonesia mengalami inflasi seperti tahun 1995 sebesar 1.000 persen dan tahun 1978 sebesar 68 persen.

“Harga-harga naik, rakyat jadi korban. Dan rupiah akan rontok ke Rp 20.000-an per dolar AS! Itulah akibat ekonom-ekonom “Nyontek tapi ndak ngerti konteks”,” tutupnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya