Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kebanggaan Jokowi Atas Laju Ekonomi Didasari Argumen Pro Ekonomi, Bukan Pro Rakyat

JUMAT, 08 MEI 2020 | 08:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebanggaan Presiden Joko Widodo atas laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen di kuartal I 2020 terjadi karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata mengurai bahwa dirinya menghargai rasa bangga Presiden Jokowi atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada dia angka 2,97 persen di saat wabah Covid-19.

Apalagi, jika menggunakan asumsi angka, boleh jadi pertumbuhan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang terkena imbas Covid-19.


Namun demikian, Dian Permata mencatat bahwa kebanggaan Presiden Jokowi itu didasari argumentasi instrumen pro economy.

"Sehingga, angka menjadi sakral dan suci dan menjadi petunjuk siapa yang terbaik," kata Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).

Lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini bahwa Jokowi akan minder jika Indonesia dibandingkan Jerman yang hanya tumbuh 0,6 persen. Sebab, meski ekonomi tumbuh lebih kecil, Jerman tampil perkasa lantaran pro rakyat saat wabah melanda.

Mereka memberikan insentif warga negaranya yang terkena imbas Covid-19. Jerman memberikan stimulus bantuan ekonomi sebagai akibat dari langkah berani mengambil kebijakan lockdown untuk menumpas virus corona.

"Di sini kita lihat bahwa Jerman melakukan spending. Tujuannya agar warganya dapat hidup dengan mendapatkan mendapatkan insentif ekonomi. Jerman mengawinkan pandangan pro economy dan pro life," sambung Dian.

Hal itu berbanding terbalik dengan pemerintahan Jokowi yang hanya menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa membantu rakyatnya.

"Jadi kontras sekali perbedaannya. Jerman pro life dan pro economy dengan resiko menguras APBN mereka,” terangnya.

“Pemilihan PSBB dan menghindari pelaksanaan menyeluruh UU Karantina, kesadaran masing-masing warga untuk diam di rumah saja (sesuai) tanpa insentif, hingga relaksasi peraturan pemberlakukan pembukaan moda transportasi makin menegaskan pemerintah cenderung pro economy," pungkas Dian.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya