Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kebanggaan Jokowi Atas Laju Ekonomi Didasari Argumen Pro Ekonomi, Bukan Pro Rakyat

JUMAT, 08 MEI 2020 | 08:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebanggaan Presiden Joko Widodo atas laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen di kuartal I 2020 terjadi karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata mengurai bahwa dirinya menghargai rasa bangga Presiden Jokowi atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada dia angka 2,97 persen di saat wabah Covid-19.

Apalagi, jika menggunakan asumsi angka, boleh jadi pertumbuhan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang terkena imbas Covid-19.

Namun demikian, Dian Permata mencatat bahwa kebanggaan Presiden Jokowi itu didasari argumentasi instrumen pro economy.

"Sehingga, angka menjadi sakral dan suci dan menjadi petunjuk siapa yang terbaik," kata Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).

Lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini bahwa Jokowi akan minder jika Indonesia dibandingkan Jerman yang hanya tumbuh 0,6 persen. Sebab, meski ekonomi tumbuh lebih kecil, Jerman tampil perkasa lantaran pro rakyat saat wabah melanda.

Mereka memberikan insentif warga negaranya yang terkena imbas Covid-19. Jerman memberikan stimulus bantuan ekonomi sebagai akibat dari langkah berani mengambil kebijakan lockdown untuk menumpas virus corona.

"Di sini kita lihat bahwa Jerman melakukan spending. Tujuannya agar warganya dapat hidup dengan mendapatkan mendapatkan insentif ekonomi. Jerman mengawinkan pandangan pro economy dan pro life," sambung Dian.

Hal itu berbanding terbalik dengan pemerintahan Jokowi yang hanya menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa membantu rakyatnya.

"Jadi kontras sekali perbedaannya. Jerman pro life dan pro economy dengan resiko menguras APBN mereka,” terangnya.

“Pemilihan PSBB dan menghindari pelaksanaan menyeluruh UU Karantina, kesadaran masing-masing warga untuk diam di rumah saja (sesuai) tanpa insentif, hingga relaksasi peraturan pemberlakukan pembukaan moda transportasi makin menegaskan pemerintah cenderung pro economy," pungkas Dian.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya