Berita

Jenazah abk asal indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China/Net

Politik

Saran Gurubesar HI Untuk Pemerintah Dalam Menyikapi Kasus ABK Tewas Di Kapal China

KAMIS, 07 MEI 2020 | 19:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peristiwa meninggalnya empat anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal China turut mendapat perhatian Gurubesar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.

Terlebih para ABK kapal Long Xing 629 juga disebut mengeluhkan fasilitas kapal yang dianggap tidak memiliki fasilitas memadai.

Hikmahanto yang juga rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini pun mmeberikan beberapa saran kepada pemerintah yang saat ini berupaya memulangkan ABK TKI tersebut.


“Pertama dan terpenting adalah memberi perlindungan terhadap para ABK yang berada di kapal berbendera China. Mengingat saat ini kapal berada di Korea Selatan, maka perwakilan Indonesia di Korsel yang memiliki tugas ini,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (7/5).

Selain itu, pihaknya juga menilai Kepolisian Korea Selatan perlu dilibatkan untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran pidana atau hak asasi manusia berupa perbudakan.

“Kepolisian yang berwenang adalah kepolisian Korsel, meski kapal tersebut berbedera China. Hal ini karena kapal tersebut berada di wilayah kedaulatan negara Korsel,” jelasnya.

Ketiga, ia meminta agar pemerintah China membantu otoritas Korsel dan Indonesia melalui kerja sama interpol mengungkap dugaan kejahatan atau pelanggaran HAM.

“Perlu dipahami pemerintah China tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum mengingat kapal bulanlah milik pemerintah China. Kemungkinan kapal milik WN China yang didaftarkan di China,” paparnya.

“Terakhir perlu dilakukan kerja sama interpol antara Korsel, Indonesia dan China untuk mengnvestigasi penghanyutan jazad WNI,” tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya