Berita

Zita Anjani/Net

Politik

Sri Mulyani Sebut DKI Tidak Punya Anggaran Bansos, Zita Anjani: Jangan Saling Menyalahkan, Masyarakat Butuh Solusi

KAMIS, 07 MEI 2020 | 15:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemprov DKI Jakarta disebut-sebut tidak memiliki anggaran bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada 1,1 juta warganya.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, untuk dana bansos itu DKI pun meminta kepada pusat dibantu membiayai.
 
Menanggapi hal tersebut, Wakil DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyatakan bahwa DKI adalah miniatur Indonesia. Oleh karenanya, kalau DKI dianggap gagal, artinya bukan hanya kesalahan Pemprov tetapi juga pemerintah pusat.


"Stop salah menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi," ungkap Zita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).

Zita melanjutkan, bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh DKI. Bukan hanya urusan bantuan sosial dan kesehatan, tetapi pemulihan perekonomian yang membutuhkan biaya yang sangat besar juga perlu dipikirkan.

"Kemarin kami rapat dengan Dinsos, katanya mereka sampai sekarang tidak diberikan data Banpres (Bantuan Presiden) dari Kemensos. Ini kan yang membuat tumpang tindih, niatnya baik tapi pelaksanannya tidak tertata rapih jadinya kurang baik," jelasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, yang perlu difokuskan saat ini adalah pelaksanaan pendistribusian di lapangan.

"Datanya harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat, seminggu sekali kan bagus kalau bantuan turun terus, selang-seling pusat dan provinsi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya