Pemprov DKI Jakarta disebut-sebut tidak memiliki anggaran bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada 1,1 juta warganya.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, untuk dana bansos itu DKI pun meminta kepada pusat dibantu membiayai.
Menanggapi hal tersebut, Wakil DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyatakan bahwa DKI adalah miniatur Indonesia. Oleh karenanya, kalau DKI dianggap gagal, artinya bukan hanya kesalahan Pemprov tetapi juga pemerintah pusat.
"Stop salah menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi," ungkap Zita kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).
Zita melanjutkan, bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh DKI. Bukan hanya urusan bantuan sosial dan kesehatan, tetapi pemulihan perekonomian yang membutuhkan biaya yang sangat besar juga perlu dipikirkan.
"Kemarin kami rapat dengan Dinsos, katanya mereka sampai sekarang tidak diberikan data Banpres (Bantuan Presiden) dari Kemensos. Ini kan yang membuat tumpang tindih, niatnya baik tapi pelaksanannya tidak tertata rapih jadinya kurang baik," jelasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, yang perlu difokuskan saat ini adalah pelaksanaan pendistribusian di lapangan.
"Datanya harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat, seminggu sekali kan bagus kalau bantuan turun terus, selang-seling pusat dan provinsi," tandasnya.
