Berita

Musni Umar/Net

Politik

Seruan 'Tidak Mudik' Percuma, Pelonggaran Transportasi Akan Membuat Corona Merajalela

KAMIS, 07 MEI 2020 | 10:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19). Hari ini, transportasi umum seperti pesawat, kapal, kereta api, hingga bus, diizinkan kembali beroperasi.

Melihat kerja pemerintah seperti ini, sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, mengatakan, seruan tidak mudik selama ini akan menjadi percuma. Pelonggaran transportasi umum membuat penyebaran conona merajalela.

"Seruan enggak mudik percuma. Para pemudik naik truk ditutup terpal dilakukan, apalagi moda transportasi tersedia, ya mudik. Kita tunggu saja corona merajalela," ujar Musni Umar, Kamis (7/5).


Menurutnya, kebijakan pelonggaran transportasi jelang lebaran oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membingungkan.

"Kebijakan ini labrak PSBB dan larangan mudik. Dampaknya semakin sulit melawan corona karena penyebaran secara terbuka melalui mudik akan semakin marak," ucap Musni Umar.

Dia sangat yakin, pelonggaran transportasi akan mendorong masyarakat untuk bepergian.

"Sangat amburadul pemerintah menangani corona. Membolehkan semua moda transportasi beroperasi buka peluang pemudik untuk pulang kampung. Siapa yang mampu mengawasi," tutup Musni Umar.

Di tengah pelonggaran transportasi, pemerintah dengan tegas melarang warga untuk mudik.

Dalam Surat Ederan No. 4/2020 dari Kepala Gugus Tugas Covid-19, ada tiga kriteria pengecualian yang boleh bepergian.

Pertama, perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintahan dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan fungsi ekonomi penting.

Kedua, perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, atau perjalan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak dan saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia.

Ketiga, repatriasi PMI, WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya