Berita

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing/Net

Politik

Komnas HAM Didesak Ikut Investigasi Pelarungan Jenazah WNI Dari Kapal China

KAMIS, 07 MEI 2020 | 09:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kabar mengenai tiga orang anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia yang meninggal dunia di kapal Long Xin dilarungkan ke laut membuat heboh negeri ini.

Apalagi kabar tersebut menjadi trending topic di sebuah media televisi MBC di Korea. Di dalam video tersebut tampak ABK melakukan upacara untuk jasad yang meninggal dunia sebelum akhirnya dilarungkan ke laut.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing terpukul dengan kabar tersebut, sambil menangis Emrus mengecam tindakan tidak manusiawi tersebut. Dia meminta agar pemerintah melakukan klarifikasi atas berita tersebut.


“Menurut saya kita harus lakukan dulu klarifikasi, terus terang sangat terkejut saya meneteskan air mata saya tidak tahu apakah itu terjadi. Kita harus melakukan klarifikasi secara jernih dan kepala dingin, saya sangat bersedih dengan ini,” ujar Emrus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).

Emrus mendesak Komnas HAM turun tangan melakukan investigasi mengenai adanya kabar TKI ABK Long Xin tersebut. Jika terjadi pelanggaran Komnas HAM wajib melaporkan tindakan tersebut ke PBB.

“Komnas HAM harus melakukan investigasi ke Korea bagaimana sesungguhnya terjadi, apakah itu terjadi pelanggaran HAM atau tidak,” bebernya.

Pihaknya juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pengumpulan data di Korea dan China mengenai adanya pelarungan jasad tiga orang wni tersebut.

“Kalau memang ada pelanggaran dari sudut perlindungan, saya pikir direktur perlindungan perlu memberikan nota protes kepada pemilik tersebut,” tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya