Berita

Rocky Gerung kritisi wacana relaksasi PSBB/Net

Politik

Wacana Relaksasi PSBB, Rocky Gerung: Logika Pemerintah Ngaco!

KAMIS, 07 MEI 2020 | 08:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disampaikan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terus menuai kritikan.

Salah satunya dari pengamat politik dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung. Dia menyampaikan, wacana relaksasi PSBB tersebut tidak tepat dan membahayakan meski jumlah korban Covid-19 mengalami penurunan.

“Turunnya pasien virus bisa terjadi kalau rakyat di-freeze. Logikanya pemerintah ini ngaco. Dia mendatangkan alat deteksi tapi melakukan relaksasi atau memperlonggar peluang penyebaran virus,” ujar Rocky Gerung dalam Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung, dan Dr Daeng M Faqih dari Ikatan Dokter Indonesia, Rabu (6/5).


Rocky Gerung mengritik pemerintah bahwa wacana untuk pelonggaran PSBB dilakukan dengan ketiadaan data.

“Yang ajaib adalah, dengan ketiadaan data karena lemahnya tes dan koordinasi, pemerintah malah melakukan pelonggaran PSBB,” ucapnya.

“Data adalah sumber kebijakan. Dari awal pemerintah menyampaikan data ini secara samar-samar. Bagaimana mungkin data intelijen dapat dipakai oleh medis?” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat dapat mandiri dalam bertahan dan memutuskan langkah yang mereka ambil dengan mengesampingkan data yang diberikan oleh pemerintah apabila data tersebut tidak cukup valid.

“Rakyat sekarang tahu apa yang perlu dilakukan. Tidak perlu lagi pemerintah bicara terus-menerus, karena rakyat sudah mencari data sendiri, sehingga bisa berbuat sendiri,” tutupnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya