Pelonggaran PSBB Karena Pemerintah Bingung Akan Banyak Rakyat Yang Kelaparan

Rencana pemerintah yang disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD yang akan melakukan relaksasi dan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menunjukkan pemerintahan nasional sedang dilematis.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (6/5).

"Kelihatannya pemerintah sedang bingung. Jika PSBB diperketat, ekonomi jadi macet. Masyarakat susah bergerak dan bisa banyak yang kelaparan," kata Ujang Komarudin.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, di balik rencana relaksasi dan pelonggaran PSBB oleh pemerintah ini antara lain untuk mengantisipasi macetnya roda ekonomi. Apalagi, lanjut Ujang, bantuan sosial yang digaungkan pemerintah belum merata.

"Karena kita tahu, pemerintah juga tangannya terbatas. Kapasitasnya juga terbatas. Kemampuannya juga terbatas. Banyak masyarakat juga yang tak dapat bansos. Yang dapat bansos saja masih hidup kebingungan. Apalagi masyarakat lain yang tak dapat bansos bisa makin banyak yang kelaparan," tuturnya.

Namun demikian, Ujang Komarudin menegaskan bahwa kinerja pemerintah era Kabinet Indonesia Maju harus mengejawantahkan problematika menghadapi pandemik Covid-19 ini dengan baik.

"Memang pemrintah sedang dalam dilematis. Tapi disitulah sebenarnya sedang diuji kepemimpinan seseorang atau kelompok orang," pungkasnya.