Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berusaha menindaklanjuti larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah menjelang bulan Ramadhan terhadap para warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.
Berdasarkan pengalaman, Plt. Jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah menyampaikan, WNI yang banyak melakukan tradisi mudik setiap tahunnya adalah WNI yang berada di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Guna menindaklanjuti larangan mudik dari pemerintah Indonesia, Kemlu melalui perwakilan di luar negeri berusaha untuk mensosialisasikan dan mengimbau hal tersebut sekaligus memberikan bantuan kepada para WNI yang terdampak pandemik virus corona baru (Covid-19).
"Saat sekarang, kita melihat pola kecenderungan yang kembali ke Tanah Air adalah mereka yang terdekat, khususnya dari Malaysia," ujar Teuku dalam konferensi pers virtual pada Rabu (22/4).
"Terkait dengan adanya MCO (
movement control order) dan pembatasan perjalanan, perwakilan kita aktif membagi paket sembako agar mereka bisa tetap tinggal di sana dan tidak kembali ke Indonesia," jelasnya.
Dengan paket bantuan tersebut, Teuku mengatakan, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan para WNI selama dua pekan bulan Ramadhan. Sehingga, tidak ada alasan bagi WNI untuk pulang karena khawatir kebutuhannya tidak tercukupi.
Hal yang sama, Teuku katakan dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Singapura dan negara lain.
Di mana baru-baru ini, Dutabesar Indonesia untuk Singapura juga memberi imbauan kepada WNI yang tinggal di Singapura untuk tidak mudik.
Selain itu, Kemlu juga telah bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan di jalur-jalur kepulangan ilegal yang selama ini kerap digunakan oleh WNI.
Berdasarkan data hingga Selasa (21/4), jumlah WNI dari Malaysida yang telah kembali ke Indonesia sejak MCO diterapkan pada 18 April, mencapai 64.412 orang. Dengan rincian, 46.144 orang melalui jalur laut, 10.621 melalui jalur darat, dan 7.647 orang melalui jalur udara.
Kendati begitu, Teuku menegaskan, pemulangan WNI dari Malaysia bukan pemulangan secara terstruktur yang dikoordinir oleh pemerintah, melainkan inisitif pribadi.
