Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Ombudsman Banten Dalami Kwitansi Biaya Pemakaman Pasien Covid-19 Rp 15 Juta

SELASA, 21 APRIL 2020 | 04:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Informasi tentang tarif ambulan untuk mengangkut jenazah pasien virus corona baru atau Covid-19 dan pemulasaraan beredar di media sosial.

Dalam gambar tersebut tertulis harga Rp 15 juta untuk pembayaran pemulasaran jenazah dari RS Bhakti Asih dan menggunakan peti jenazah beserta tim Covid-19 tujuan makam tanah 100 Ciledug, Kota Tangerang.

Menanggapi itu, Kepala Ombudsman Banten Dedy Irsan mengatakan, biaya pemulasaran dan pemakaman korban Covid-19 tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis.


Hal itu dikarenakan Covid-19 merupakan bencana nasional non alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan telah diinstruksikan hingga ke pemerintah kabupaten/kota bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah.

"Ombudsman Banten akan meminta keterangan kepada beberapa pihak terkait, yaitu pihak Tangerang Ambulance Service dan juga RS Bhakti Asih, kita ingin tahu persoalan sebenarnya seperti apa hingga terjadi keluarga pasien menggunakan jasa ambulan swasta untuk penanganan korban Covid-19," kata Dedy, Senin (20/4).

Selain itu, Ombudsman juga akan meminta keterangan dari Pemerintah Kota Tangerang terkait bagaimana kontrol yang dilakukan terhadap rumah sakit yang sudah dijadikan rujukan Covid-19 di Kota Tangerang.

Masing-masing kabupaten/kota kata Dedy, sudah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, seharusnya Pemkot Tangerang memiliki kendali terkait penangan Covid-19 ini.

"Kita ingin tahu, Koordinasinya seperti apa dengan RS Rujukan lainnya, data-data terkait pasien yang PDP dan Positif Covid-19, kan harusnya dibawah kontrol Pemerintah Kota selaku Gugus Tugas, baik yang di rawat di RSUD maupun RS swasta yang menjadi RS Rujukan Covid-19," katanya.

"Kalau seperti ini, namanya Pemkot Tangerang kecolongan hingga ada pasien korban Covid-19 yang akhirnya meninggal dan ternyata keluarga korban mengeluarkan uang sejumlah Rp 15 juta untuk biaya pemulasaran jenazahnya," dia menambahkan.

Menurut Dedy, setelah penelusuran piihak kompeten nantinya Ombudsman akan langsung mengkoordinasikan, agar kedepan tidak ada hal serupa dikemudian hari.
 
"Kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi, cukup yang pertama dan terakhir, pola komunikasi dan koordinasi yang ada harus diperbaiki," demikian Dedy dilansir dari Kantor Berita RMOLBanten.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya