Normalisasi Pariwisata Memang Perlu Dilakukan, Tapi Tidak Sekarang

Pencegahan bahaya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membantu pelaku pariwisata untuk tetap bertahan memang perlu dibahas dalam saat masa tanggap darurat.

Begitu kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Luhut sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah bersiap memboyong wisatawan dari Jepang, China, dan Korea untuk memulihkan sektor pariwisata yang rontok akibat Covid-19.

Namun demikian, sambung Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat itu, eksekusi tersebut tidak dilakukan di saat pendemik masih berlangsung.

“Nanti akan ada tahap pemulihan di mana kebijakan pemerintah adalah mendorong APBN dan APBD untuk menggerakkan sektor pariwisata dan MICE secara lokal,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/4).

Tahap berikutnya, kata Dede Yusuf adalah normalisasi dengan melakukan promosi dan mengundang kembali wisatawan mancanegara ataupun pengunjung dari luar negeri, dengan catatan hanya negara-negara yang sudah dinyatakan bebas dari pandemi ini.

“Jadi yang dimaksud Pak Luhut tadi baru bisa dilakukan pada tahap normalisasi. Iya, hasil raker kita demikian dan itu diperkirakan normalisasi di Januari hingga Februari 2021,” katanya.

Untuk saat ini, lanjut Dede, seharusnya pemerintah melakukan pencegahan dampak dari wabah Covid-19 baru kemudian melakukan normalisasi sektor pariwisata.

“Seluruh dunia saat ini menjaga penyebaran darinegara lain. Jadi sudah pasti kebijakan paling aman adalah demikian. Nggak tahu kalau pemerintah punya rencana lain yang di luar raker,” bebernya.

“Devisa negara dari sektor pariwisata sangat besar, sekitar Rp300 triliun, dan yang paling terpukul adalah sektor ini. Jadi yang harus dilakukan adalah mensubsidi pelaku sektor ini agar tidak bubar,” demikian Dede Yusuf.