Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan/Net

Politik

Normalisasi Pariwisata Memang Perlu Dilakukan, Tapi Tidak Sekarang

JUMAT, 17 APRIL 2020 | 08:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pencegahan bahaya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membantu pelaku pariwisata untuk tetap bertahan memang perlu dibahas dalam saat masa tanggap darurat.

Begitu kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Luhut sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah bersiap memboyong wisatawan dari Jepang, China, dan Korea untuk memulihkan sektor pariwisata yang rontok akibat Covid-19.

Namun demikian, sambung Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat itu, eksekusi tersebut tidak dilakukan di saat pendemik masih berlangsung.


“Nanti akan ada tahap pemulihan di mana kebijakan pemerintah adalah mendorong APBN dan APBD untuk menggerakkan sektor pariwisata dan MICE secara lokal,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/4).

Tahap berikutnya, kata Dede Yusuf adalah normalisasi dengan melakukan promosi dan mengundang kembali wisatawan mancanegara ataupun pengunjung dari luar negeri, dengan catatan hanya negara-negara yang sudah dinyatakan bebas dari pandemi ini.

“Jadi yang dimaksud Pak Luhut tadi baru bisa dilakukan pada tahap normalisasi. Iya, hasil raker kita demikian dan itu diperkirakan normalisasi di Januari hingga Februari 2021,” katanya.

Untuk saat ini, lanjut Dede, seharusnya pemerintah melakukan pencegahan dampak dari wabah Covid-19 baru kemudian melakukan normalisasi sektor pariwisata.

“Seluruh dunia saat ini menjaga penyebaran darinegara lain. Jadi sudah pasti kebijakan paling aman adalah demikian. Nggak tahu kalau pemerintah punya rencana lain yang di luar raker,” bebernya.

“Devisa negara dari sektor pariwisata sangat besar, sekitar Rp300 triliun, dan yang paling terpukul adalah sektor ini. Jadi yang harus dilakukan adalah mensubsidi pelaku sektor ini agar tidak bubar,” demikian Dede Yusuf.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya