Soal Surat Andi Taufan, Nasir Djamil: Staf Khusus Lainnya Pernah Melakukan Hal Yang Sama?

Tindakan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, yang memerintahkan seluruh camat se-Jawa, Sumatera, dan Sulawesi untuk bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek dalam misi Relawan Desa guna pencegahan Covid-19 memicu banyak pertanyaan publik.

Seperti yang ditanyakan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil. Dia mempertanyakan langkah stafsus milenial pemegang saham perusahaan fintek tersebut. Apalagi dia membuat surat dengan kop Sekretariat Kabinet.

“Pertanyaannya apakah dia sudah memberitahukan aksinya itu kepada presiden? Lalu mengapa memakai surat yang berlogo Setkab? Apakah Mas Pramono Anung tahu? Kalau tahu, apakah memang seperti itu prosedurnya? Apakah para staf khusus lainnya juga pernah melakukan hal yang sama dan memakai surat yang berlogo Setkab?” cecar Nasir saat diwawancarai Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/4).

“Karena banyaknya pertanyaannya, salah satu cara menjawabnya adalah mem-PHK para staf khusus itu,” tambahnya.

Nasir menilai, staf khusus milenial Presiden Jokodi tidak bisa bekerja secara maksimal. Bahkan berisiko memanfaatkan jabatan untuk meraup keuntungan bagi perusahaan yang mereka pegang.

“Berarti staf khusus itu tidak tersistem pola kerjanya. ini membahayakan Istana karena tidak tertutup kemungkinan bakal memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan bisa masuk dalam kategori memperdagangkan pengaruh,” tandasnya.