Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya yang memberikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Meski demikian, menurut Wakil Ketua Komisi E, Zita Anjani, masih ada sejumlah hal yang harus dievaluasi terkait Bansos yang diberikan.
"Tahap awal pembagian belum merata, banyak warga membutuhkan yang justru tidak dapat. Jadi ke depannya harus di cek
real data di lapangan siapa yang memang benar membutuhkan," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/4).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mengusulkan adanya mekanisme pendaftaran langsung bagi yang membutuhkan, yang difasilitasi oleh RW.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga memaklumi Bansos hanya diberikan kepada 1,1 juta warga. Hal tersebut lantaran berkaitan dengan kondisi keuangan. Kendati begitu, dirinya berharap bantuan tersebut dapat tepat sasaran.
Sampai sejauh ini, baru Pemprov DKI Jakarta saja yang menyalurkan bantuannya yang berasal dari APBD. Sementara bantuan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN masih belum ada kejelasan.
Zita berharap paket Bansos yang diberikan tersebut harus dalam kondisi baik dan didistribusikan dengan tetap mengedepankan protokol kemenkes terkait
physical distancing. "Kami di komisi mengawasi dan terus memberikan
real time masukan setiap saat agar benar-benar bantuan sosial tersebut tepat sasaran," jelas Zita.
"Ini semua hal yang baru, pandemik berkepanjangan, harus menjadi bahan pembelajaran ke depannya agar mekanisme lebih rapih dan tepat sasaran," pungkasnya.
