Berita

Nasir Djamil/RMOL

Politik

Kebijakan Dua Menteri Bentrok, Nasir Djamil: Presiden Tahu Enggak?

SELASA, 14 APRIL 2020 | 08:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dualisme kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan terkait ojek online dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta membuat publik kebingungan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M Nasir Djamil, pun merasa prihatin terhadap kebijakan dua kementerian yang saling bertentangan terkait boleh atau tidaknya ojek online mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan PSBB.

“Pemerintah ini seperti panggung komedi, ngurus rakyat pakai lawak. Iya dong (lawak). Satu kabinet beda kebijakan, sementara presidennya satu, kecuali ada dua,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/4).


Elite politik dari PKS ini curiga Presiden Joko Widodo tidak mengetahui dua pembantunya memiliki kebijakan yang bertentangan, hingga membuat bingung rakyat saat melaksanakan PSBB guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Presiden tahu enggak ini? Sudah dibicarakan belum di ratas kabinet atau gimana gitu? Seharusnya pilih salah satu, jangan buat bingung orang mau menerapkan permenkes atau permnehub?” bebernya.

Dia menambahkan, pemerintah seakan-akan tidak serius dalam menangani pandemik Covid-19 yang telah menelan ratusan korban jiwa di Indonesia dengan adanya dua kebijakan yang bertentangan.

“Menurut saya konyol, orang melihat pemerintah itu. Yang ditangani ini hal yang serius, menghadapi pandemik corona, lalu kenapa kebijakan menteri beda-beda? Seolah-olah kita enggak serius menghadapi pandemik ini. Seolah-olah biasa-biasa saja, normal saja, karena itu enggak satu visi,” tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya