Denda Dan Pidana Disiapkan Bagi Warga Yang Melanggar PSBB, Ini Sektor Yang Dikecualikan

Peraturan Gubernur (Pergub) 33/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta menjadi dasar hukum atas pelakanaan PSBB yang dimulai pada Jumat (10/4).

Adapun pembatasan aktivitas luar rumah yang diberlakukan, meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

“Terkait dengan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja ini diatur di Pasal 9. Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor itu berlaku untuk semua sektor, kecuali beberapa hal," jelas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/4).

Pengecualian tersebut berlaku untuk kantor instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional.

"Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN dan BUMD). Kemudian, juga untuk dunia usaha, sektor swasta, ada beberapa yang juga dikecualikan,” sambungnya.

Sementara itu untuk 11 sektor swasta yang dikecualikan, yaitu kesehatan, bahan pangan (makanan dan minuman), energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu. Kemudian swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

Terkait pelanggaran atas pelaksanaan PSBB, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Dari mulai pidana ringan dan bila berulang dapat menjadi lebih berat.

“Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 UU 6/2018 terkait Karantina Kesehatan, dimana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah,” pungkasnya.