Berita

Pemakaman Pasien Meninggal Virus Corona/Net

Dunia

Virus Corona Meledak Di Indonesia, Kekacauan Yang Dibuat Oleh Pemerintahannya Sendiri

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 15:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia menjadi sorotan dunia dalam penanganan virus corona. Semua hampir sepakat, cara Indonesia menghadapi pandemik Covid-19 begitu buruk.

Tim Lindsey,  Profesor Hukum Asia Malcolm Smith dan Direktur Pusat Hukum, Islam dan Masyarakat Indonesia di Universitas Melbourne, Australia memandang sikap Indonesia yang sejak awal nampak meremehkan wabah ini.
Dalam tulisannya yang telah ditayangkan pada laman Kantor Berita ABC, Kamis (9/4), Tim Lindsey mengatakan, pemerintah Indonesia mengklaim tidak memiliki kasus infeksi.  

Ia juga menyoroti pernyataan-pernyataan unik yang terdengar dari para pemimpin negeri. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, misalnya, di saat semua orang mulai cemas dia malah meminta masyarakat tetap tenang dan jangan panik serta perbanyak doa.

Ia juga menyoroti pernyataan-pernyataan unik yang terdengar dari para pemimpin negeri. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, misalnya, di saat semua orang mulai cemas dia malah meminta masyarakat tetap tenang dan jangan panik serta perbanyak doa.

Menteri Dalam Negeri pernah mengimbau masyarakat agar lebih banyak makan tauge dan brokoli, dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyarankan untuk mengkonsumsi jamu dan mempromosikan khasiatnya.

Terawan sempat meremehkan pernyataan para peneliti Universitas Harvard yang mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki kasus yang tidak dilaporkan. Malahan, baru-baru ini, menteri lain masih berargumen bahwa virus tidak dapat bertahan hidup di iklim tropis.

Jokowi sendiri nampaknya lebih khawatir tentang ancaman virus terhadap perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Ketika banyak negara memberlakukan pembatasan perjalanan sebagai pencegahan penyebaran, Jokowi bersama jajaran kementerian pariwisata malah mempromosikan pemberian diskon hingga 30 persen bagi wisatawan.

Pada 2 Maret, barulah Indonesia mengakui adanya temuan kasus Covid-19.

Jokowi kemudian mengakui sikapnya tersebut untuk menghindar kepanikan warga, sebuah pernyataan yang sudah diduga, menurut  Tim Lindsey.

Tindakan pun mulai dilakukan. Pemerintah melarang pertemuan massa, memberlakukan apa yang disebut "pembatasan sosial berskala besar" dan melarang orang asing memasuki Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga mengumumkan membebaskan 30.000 tahanan dan menganggarkan dana yang begitu besar untuk kebutuhan medis, dukungan sosial, dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah

Minggu lalu, Jokowi mengeluarkan gagasan tentang darurat sipil sebagai opsi dalam penanganan virus corona.

Tim Lindsey , bersama dengan Tim Mann, seorang Kandidat PhD dan Associate Director, Pusat Hukum Indonesia, Islam dan Masyarakat, University of Melbourne, memaparkan kajian mereka dalam tulisan ini.

Keduanya memandang bisa menebak kemana arah pikiran Jokowi dan sedang mencoba mengumpulkan fakta-fakta. 

Indonesia telah mencatat lebih dari 2.400 infeksi dan 209 kematian, dari jumlah 11.500 tes, sampel kecil di negara dengan penduduk hampir 270 juta.

Ada indikasi, ada banyak kasus dan kematian yang tidak terdeteksi, menurut Tim Lindsey dan Tim Mann.

Keduanya merujuk Reuters yang telah memeriksa data dari Departemen Taman dan Pemakaman Jakarta dan menemukan 4.400 penguburan dilakukan di provinsi itu pada bulan Maret, meningkat 40 persen di atas tingkat normal.

Tetapi bahkan oleh angka resmi konservatif, angka kematian 9 persen adalah salah satu yang tertinggi di dunia, meskipun ini bisa jadi karena pengujian yang tidak mencukupi.

Para ilmuwan di Universitas Indonesia telah meramalkan bahwa jika langkah-langkah yang lebih tegas tidak segera dimulai, situasinya dapat berputar di luar kendali, kemungkinan Indonesia bisa memiliki angka 240.000 kematian pada akhir April.

Hingga saat ini belum ada tindakan preventif, pengobatan yang tepat, dan tindakan isolasi sosial yang efektif.

Pemerintah berusaha keras untuk mempersiapkan sistem kesehatannya, tetapi ini sepertinya tugas yang mustahil.

Jumlah tim medis yang disiapkan dalam penanganan virus corona, serta fasilitas dan kelengkapannya sangat minim, Tim Lindsey dan Tim Mann memandang level-level ini jauh di bawah standar yang diimbau Organisasi Kesehatan Dunia atau standar Asia-Pasifik.

Rumah sakit spesialis Covid-19 telah dibuka di Wisma Atlet Jakarta dan di kamp pengungsi Vietnam di Pulau Galang.

Tim Lindsey dan Tim Mann mengkritik kurangnya pasokan alat pelindung diri (APD) yang kemudian menjadi daftar lemahnya penanganan.

"Tidak ada peralatan perlindungan yang serius bagi petugas kesehatan," klaim mereka.

Sedikitnya 24 dokter meninggal karena virus corona.

Mengenai isolasi sosial, keduanya memandang akan sangat sulit diterapkan pada negara berpenduduk padat. Dengan 70 persen dari tenaga kerja pada sektor informal dan banyak dari mereka hidup pas-pasan, penerapan isolasi ini malah menimbulkan masalah besar.

Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, jutaan orang telah bersiap untuk mudik, sebuah tradisi yang tidak bisa dilepaskan terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Di tengah aturan menjaga jarak aman, tradisi mudik akan membenturkan penerapan itu.

Jokowi sebenarnya memahami bahaya mudik, tetapi tampaknya enggan untuk mengambil tindakan keras untuk mencegahnya.

Anies Baswedan, gubernur terkemuka Jakarta, telah mengkritik penanganan krisis yang dilakukan Jokowi. Ia menyerukan langkah-langkah yang lebih keras untuk mengurangi penyebaran virus.

Tetapi Jokowi tampaknya telah menempatkan kembali pertimbangan ekonomi di atas kesehatan publik, sebagai gantinya memilih "pembatasan sosial berskala besar" daripada karantina atau melarang mudik secara langsung.

Kini, Jokowi kini telah melibatkan kepolisian, angkatan bersenjata, dan badan intelijen nasional untuk membantu mengelola krisis. Hal ini jelas mempelihatkan bagaimana kerja pemerintahan Jokowi.

Jokowi mulai limbung menyadari bahaya pandemik ini, tetapi orang-orang di sekelilingnya malah mengurusi pihak-pihak yang mengkritik dan menghinanya, bukannya ambil bagian dalam penanganan wabah.

Pemerintah Indonesia sangat kacau dalam hal ini. Kekacauan yang justru diciptakan dari dalam pemerintahannya sendiri, tulis Tim Lindsey dan Tim Mann.

Dan rakyatlah yang akan membayar mahal untuk itu semua.






Artikel ini telah melalui revisi dengan mencantumkan narasumber/penulis ulasan.
Kantor Berita ABC tidak terkait dengan tulisan di atas. Redaksi memberikan pernyataan ralat dan permohonan maaf.


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya