Berita

Jakarta/Net

Dunia

Studi: Pembatasan Gerak Hingga Lockdown Harus Dipertahankan Sampai Vaksin Ditemukan, Jika Tak Ingin Melihat Gelombang Infeksi Kedua

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 10:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah studi mengungkapkan, semua negara tidak bisa melonggarkan pembatasan pergerakan atau bahkan penguncian hingga vaksin untuk virus corona baru ditemukan.

Studi tersebut yang dilakukan oleh para peneliti dari Hong Kong dan telah diterbitkan di Lancet.

Menurut para peneliti, kontrol pergerakan sangat penting untuk menekan tingkat infeksi. Seperti halnya China yang melakukan kontrol agresif yang pada akhirnya bisa menghentikan infeksi gelombang pertama.


Kendati begitu, gelombang kedua infeksi di China pun masih sangat nyata untuk saat ini.

“Sementara langkah-langkah kontrol ini tampaknya telah mengurangi jumlah infeksi ke tingkat yang sangat rendah, tanpa kekebalan terhadap Covid-19, kasus-kasus dapat dengan mudah muncul kembali ketika bisnis, operasi pabrik, dan sekolah secara bertahap melanjutkan dan meningkatkan pencampuran sosial, terutama mengingat meningkatnya risiko kasus impor dari luar negeri karena Covid-19 terus menyebar secara global," ujar pemimpin penelitian tersebut, Prof Joseph T Wu dari University of Hong Kong.

China, kata Wu, telah berhasil mendorong angka reproduksi infeksi di mana jumlah rata-rata dari 2 atau 3 menjadi di bawah 1.

Tetapi, para peneliti memperingatkan, jika kehidupan normal dibiarkan berlanjut terlalu cepat dan pencabutan kontrol terlalu luas, jumlah reproduksi akan meningkat lagi yang artinya akan muncu gelombang kedua.

"Kebijakan pengendalian seperti jarak fisik dan perubahan perilaku kemungkinan harus dipertahankan untuk beberapa waktu, secara proaktif menyeimbangkan antara meringkas kegiatan ekonomi dan menjaga angka reproduksi di bawah satu," kata Wu.

"(Itu) kemungkinan menjadi strategi terbaik sampai vaksin efektif tersedia secara luas," imbuhnya seperti dimuat The Guardian.

Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan tingkat kematian di China daratan jauh lebih rendah, kurang dari 1 persen, daripada di Provinsi Hubei di mana epidemi dimulai, yang memiliki tingkat kematian hampir 6 persen.

Angka kematian di masing-masing provinsi pun berbesa tergantung pada tingkat kemakmuran ekonomi yang juga terkait dengan kualitas layanan kesehatan.

"Bahkan di kota-kota besar yang paling makmur dan sumber daya yang baik seperti Beijing dan Shanghai, sumber daya kesehatan terbatas, dan layanan akan berjuang dengan peningkatan permintaan yang tiba-tiba," kata penulis senior Prof Gabriel M Leung dari University of Hong Kong.

“Temuan kami menyoroti pentingnya memastikan bahwa sistem perawatan kesehatan lokal memiliki staf dan sumber daya yang memadai untuk meminimalkan kematian terkait Covid-19," tambahnya.

Untuk itu, studi tersebut mengungkapkan keseimbangan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertahap di mana wilayah yang memiliki sistem layanan kesehatan yang mumpuni bisa melakukannya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya