Berita

Jakarta/Net

Dunia

Studi: Pembatasan Gerak Hingga Lockdown Harus Dipertahankan Sampai Vaksin Ditemukan, Jika Tak Ingin Melihat Gelombang Infeksi Kedua

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 10:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah studi mengungkapkan, semua negara tidak bisa melonggarkan pembatasan pergerakan atau bahkan penguncian hingga vaksin untuk virus corona baru ditemukan.

Studi tersebut yang dilakukan oleh para peneliti dari Hong Kong dan telah diterbitkan di Lancet.

Menurut para peneliti, kontrol pergerakan sangat penting untuk menekan tingkat infeksi. Seperti halnya China yang melakukan kontrol agresif yang pada akhirnya bisa menghentikan infeksi gelombang pertama.


Kendati begitu, gelombang kedua infeksi di China pun masih sangat nyata untuk saat ini.

“Sementara langkah-langkah kontrol ini tampaknya telah mengurangi jumlah infeksi ke tingkat yang sangat rendah, tanpa kekebalan terhadap Covid-19, kasus-kasus dapat dengan mudah muncul kembali ketika bisnis, operasi pabrik, dan sekolah secara bertahap melanjutkan dan meningkatkan pencampuran sosial, terutama mengingat meningkatnya risiko kasus impor dari luar negeri karena Covid-19 terus menyebar secara global," ujar pemimpin penelitian tersebut, Prof Joseph T Wu dari University of Hong Kong.

China, kata Wu, telah berhasil mendorong angka reproduksi infeksi di mana jumlah rata-rata dari 2 atau 3 menjadi di bawah 1.

Tetapi, para peneliti memperingatkan, jika kehidupan normal dibiarkan berlanjut terlalu cepat dan pencabutan kontrol terlalu luas, jumlah reproduksi akan meningkat lagi yang artinya akan muncu gelombang kedua.

"Kebijakan pengendalian seperti jarak fisik dan perubahan perilaku kemungkinan harus dipertahankan untuk beberapa waktu, secara proaktif menyeimbangkan antara meringkas kegiatan ekonomi dan menjaga angka reproduksi di bawah satu," kata Wu.

"(Itu) kemungkinan menjadi strategi terbaik sampai vaksin efektif tersedia secara luas," imbuhnya seperti dimuat The Guardian.

Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan tingkat kematian di China daratan jauh lebih rendah, kurang dari 1 persen, daripada di Provinsi Hubei di mana epidemi dimulai, yang memiliki tingkat kematian hampir 6 persen.

Angka kematian di masing-masing provinsi pun berbesa tergantung pada tingkat kemakmuran ekonomi yang juga terkait dengan kualitas layanan kesehatan.

"Bahkan di kota-kota besar yang paling makmur dan sumber daya yang baik seperti Beijing dan Shanghai, sumber daya kesehatan terbatas, dan layanan akan berjuang dengan peningkatan permintaan yang tiba-tiba," kata penulis senior Prof Gabriel M Leung dari University of Hong Kong.

“Temuan kami menyoroti pentingnya memastikan bahwa sistem perawatan kesehatan lokal memiliki staf dan sumber daya yang memadai untuk meminimalkan kematian terkait Covid-19," tambahnya.

Untuk itu, studi tersebut mengungkapkan keseimbangan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertahap di mana wilayah yang memiliki sistem layanan kesehatan yang mumpuni bisa melakukannya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya