Berita

Jakarta/Net

Dunia

Studi: Pembatasan Gerak Hingga Lockdown Harus Dipertahankan Sampai Vaksin Ditemukan, Jika Tak Ingin Melihat Gelombang Infeksi Kedua

KAMIS, 09 APRIL 2020 | 10:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah studi mengungkapkan, semua negara tidak bisa melonggarkan pembatasan pergerakan atau bahkan penguncian hingga vaksin untuk virus corona baru ditemukan.

Studi tersebut yang dilakukan oleh para peneliti dari Hong Kong dan telah diterbitkan di Lancet.

Menurut para peneliti, kontrol pergerakan sangat penting untuk menekan tingkat infeksi. Seperti halnya China yang melakukan kontrol agresif yang pada akhirnya bisa menghentikan infeksi gelombang pertama.


Kendati begitu, gelombang kedua infeksi di China pun masih sangat nyata untuk saat ini.

“Sementara langkah-langkah kontrol ini tampaknya telah mengurangi jumlah infeksi ke tingkat yang sangat rendah, tanpa kekebalan terhadap Covid-19, kasus-kasus dapat dengan mudah muncul kembali ketika bisnis, operasi pabrik, dan sekolah secara bertahap melanjutkan dan meningkatkan pencampuran sosial, terutama mengingat meningkatnya risiko kasus impor dari luar negeri karena Covid-19 terus menyebar secara global," ujar pemimpin penelitian tersebut, Prof Joseph T Wu dari University of Hong Kong.

China, kata Wu, telah berhasil mendorong angka reproduksi infeksi di mana jumlah rata-rata dari 2 atau 3 menjadi di bawah 1.

Tetapi, para peneliti memperingatkan, jika kehidupan normal dibiarkan berlanjut terlalu cepat dan pencabutan kontrol terlalu luas, jumlah reproduksi akan meningkat lagi yang artinya akan muncu gelombang kedua.

"Kebijakan pengendalian seperti jarak fisik dan perubahan perilaku kemungkinan harus dipertahankan untuk beberapa waktu, secara proaktif menyeimbangkan antara meringkas kegiatan ekonomi dan menjaga angka reproduksi di bawah satu," kata Wu.

"(Itu) kemungkinan menjadi strategi terbaik sampai vaksin efektif tersedia secara luas," imbuhnya seperti dimuat The Guardian.

Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan tingkat kematian di China daratan jauh lebih rendah, kurang dari 1 persen, daripada di Provinsi Hubei di mana epidemi dimulai, yang memiliki tingkat kematian hampir 6 persen.

Angka kematian di masing-masing provinsi pun berbesa tergantung pada tingkat kemakmuran ekonomi yang juga terkait dengan kualitas layanan kesehatan.

"Bahkan di kota-kota besar yang paling makmur dan sumber daya yang baik seperti Beijing dan Shanghai, sumber daya kesehatan terbatas, dan layanan akan berjuang dengan peningkatan permintaan yang tiba-tiba," kata penulis senior Prof Gabriel M Leung dari University of Hong Kong.

“Temuan kami menyoroti pentingnya memastikan bahwa sistem perawatan kesehatan lokal memiliki staf dan sumber daya yang memadai untuk meminimalkan kematian terkait Covid-19," tambahnya.

Untuk itu, studi tersebut mengungkapkan keseimbangan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertahap di mana wilayah yang memiliki sistem layanan kesehatan yang mumpuni bisa melakukannya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya