Berita

Panic buying/Net

Dunia

Tangani Panic Buying, Pemerintah Korea Selatan Intervensi Pasar

SENIN, 06 APRIL 2020 | 17:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sempat menjadi negara dengan kasus infeksi virus corona baru paling banyak setelah China tidak membuat Korea Selatan terlihat frustasi.

Panic buying yang terjadi di hampir semua negara juga tidak tampak di Korea Selatan.

Diungkapkan oleh Dutabesar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom, pada awalnya negeri ginseng tersebut sempat mengalami panic buying di mana pasokan masker menipis dan harga meningkat.


Namun, pemerintah Korea Selatan langsung terjun dengan cepat dengan melakukan intervensi pasar.

"Ketika harga masker melonjak dengan tajam, pemerintah diharuskan untuk melakukan intervensi. Pemerintah mengontrol harga," ujar Dubes Kim ketika melakukan kuliah umum secara virtual pada Senin (6/4).

Kontrol harga yang dilakukan oleh pemerintah pun mulai dari apotek hingga online shop.

Selain itu, di apotek sendiri, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembatasan dengan hanya memperbolehkan seorang membeli dua masker dalam satu pekan.

Selain masker, pembelian secara massif juga sempat terjadi di supermarket dan mal Korea Selatan.

"Hampir setiap supermasker kosong. Tetapi, pemerintah meyakinkan publik untuk tidak khawatir akan pasokan bahan makanan hingga akhirnya semua bisa berjalan normal," imbuhnya.

Menurut Kim, selain melakukan intervensi, pemerintah juga harus meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, di Korea Selatan sendiri, warga memiliki budaya untuk tidak menimbun sesuatu dan memiliki empati terhadap satu sama lain.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya